OTORITAS PALESTINA BANTAH ADA PEMBICARAAN RAHASIA DENGAN ISRAEL

Ramallah, 24 Shafar 1435 / 27 Desember 2013 (MINA) – Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh membantah adanya pembicaraan rahasia dari pejabat pemerintah Otoritas Palestina dengan Israel terkait proses perundingan damai.

Abu Rudeineh menyangkal pemberitaan beberapa media Israel yang memberitakan penasehat Perdana Menteri Israel, Yitzhak Molcho telah melakukan kontak dengan seorang pengusaha Palestina di London.

Pada 26 Desember, Koran Yediot Aharonot pertama kali melaporkan utusan Netanyahu, Yitzhak Molcho bertemu dengan para pejabat dan pengusaha Palestina di London.

Beberapa media Israel juga melaporkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas telah melakukan pembicaraan rahasia yang terhenti sejak beberapa tahun lalu.

“Tidak ada pertemuan rahasia di manapun antara Otoritas Palestina dengan Israel,” bantah Abu Rudeineh, Wafa melaporkan seperti dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Sebuah jajak pendapat baru menunjukkan, mayoritas rakyat Palestina menolak pembicaraan damai dengan rezim penjajah Israel atas prakarsa Amerika Serikat.

Jajak pendapat itu dilakukan oleh Pusat Opini Publik Palestina dan melibatkan sekitar 1.000 warga Palestina dari Tepi Barat, Al-Quds (Yerusalem) Timur dan Jalur Gaza. Jajak pendapat itu dilakukan antara 27 November hingga 10 Desember 2013 dan hasilnya baru dirilis pada Senin (16/12).

Menurut survei, 56 persen rakyat Palestina percaya perundingan damai yang sedang berlangsung antara Otoritas Palestina dengan Israel akan menemui jalan buntu.

Jajak pendapat dari Pusat Opini Publik Palestina yang berbasis di Beit Sahour City, dekat Betlehem, Tepi Barat itu juga menunjukkan, sebagian besar warga Palestina tidak melihat negosiasi tersebut menghasilkan perdamaian namun hanya meningkatkan konfrontasi dengan Israel.

Sementara hanya 19 persen rakyat Palestina percaya bahwa perundingan saat ini akan mengarah kepada solusi perdamaian Timur Tengah.

Selain itu, dari 53 persen yang tidak setuju beralasan, pemerintah Israel yang dibawah kekuasaan Benjamin Netanyahu tidak memiliki minat yang tulus dalam pembicaraan perdamaian dengan Palestina berhasil.

Pada 13 November 2013, Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan, para perunding Palestina telah mengundurkan diri dari pembicaraan dengan Israel atas pembangunan permukiman ilegal Israel yang sedang berlangsung.

Perunding Palestina dan Israel memulai babak baru perundingan damai pada Juli tahun ini. Pada September 2010, pembicaraan antara Palestina dan Israel menemui kegagalan setelah Israel menolak untuk membekukan kegiatan pembangunan permukiman ilegalnya di Tepi Barat.

Sejak perundingan damai kembali digelar, penjajah Israel telah mengumumkan rencana untuk membangun beberapa ribu unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki dan Al-Quds timur.

Pada Oktober 2013, sejumlah besar warga Palestina dari gerakan-gerakan politik yang berbeda turun ke jalan di kota Ramallah, Tepi Barat untuk menyerukan Otoritas Palestina menarik diri dari perundingan dengan Israel.

Para pengunjuk rasa mengatakan, pembicaraan damai tidak berguna dan Abbas harus menarik diri dari negosiasi itu.

Mereka juga menuntut Otorits Palestina untuk menyeret penjajah Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan terhadap rakyat Palestina yang terus dilakukan.

Kehadiran dan upaya terus memperluas permukiman ilegal Israel di Palestina yang diduduki telah menciptakan kendala utama bagi upaya yang dilakukan untuk membangun perdamaian di Timur Tengah.

Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di lebih dari 120 permukiman ilegal yang dibangun sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds sejak tahun 1967.

PBB dan sebagian besar negara menganggap permukiman Israel adalah ilegal karena wilayah dirampas oleh Israel dalam perang tahun 1967 dan Israel seharusnya tunduk pada Konvensi Jenewa yang melarang pembangunan di tanah yang diduduki. (T/P04/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)