PALESTINA BERIKAN SUARA PERTAMA DI PBB

New York, 15 Muharram 1435/19 November 2013 (MINA) – Delegasi Palestina untuk PBB telah melayangkan surat suara untuk pertama kalinya dalam pemungutan suara rutin Majelis Umum PBB, utusan mengatakan bahwa itu membawa negaranya selangkah lebih dekat untuk menjadi anggota penuh PBB.

Pemimpin Palestina Pengamat PBB Riyad Mansour berpartisipasi dalam pemilu majelis 193 bangsa untuk hakim Pengadilan Internasional pada Senin, di mana Koffi Kumelio Afande dari Togo terpilih ke pengadilan menggantikan Yugoslavia.

“Ini adalah saat yang sangat istimewa dalam sejarah perjuangan rakyat Palestina di PBB,” kata Mansour, Al Jazeera melaporkan yang diberitakan Mi’raj News Agency (MINA).

Ini adalah pertama kalinya Palestina memberikan suara sejak status mereka ditingkatkan PBB November lalu untuk negara non-anggota seperti Vatikan. Pemungutan suara telah dianggap sebagai pengakuan de facto negara Palestina.

“Ini adalah (langkah) simbolik,” katanya. “Tapi itu adalah salah satu yang penting karena mencerminkan bahwa masyarakat internasional, khususnya Majelis Umum, lapar dan menunggu negara Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Mansour mengatakan bahwa ia berharap Palestina akan segera menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun Amerika Serikat tidak menunjukkan ia memiliki rencana untuk menjatuhkan oposisinya terhadap gagasan itu.

Status Palestina saat ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam beberapa penilaian perakitan dan bergabung dengan beberapa organisasi internasional.

Palestina telah mengancam akan menggunakan status PBB baru mereka untuk menyetujui sejumlah organisasi internasional dan mungkin menandatangani Statuta Roma, perjanjian yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.

Orang Palestina belum bergabung dalam ICC. Pada tahun 2011 mereka bergabung dengan UNESCO, Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, yang menyebabkan Washington dan Israel memotong dana untuk organisasi yang berbasis di Paris itu sebagai bentuk protes.

Awal bulan ini, UNESCO menangguhkan hak suara dari AS dan Israel.

Naiknya status Palestina tahun lalu terjadi setelah upaya untuk mengamankan keanggotaan penuh PBB gagal, karena perlawanan AS di Dewan Keamanan, di mana Washington menegaskan akan menggunakan hak veto untuk memblokir tawaran Palestina.

Tapi tidak ada negara yang memiliki hak veto dalam Majelis Umum, karenanya mengapa Palestina tidak kesulitan mengamankan statusnya sebagai negara non-anggota. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA).