Palestina dan Myanmar Jadi Sorotan di Sidang Parlemen Global

Tashkent, MINA — Di tengah meningkatnya kekerasan di Gaza dan memburuknya krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia tampil vokal di panggung parlemen internasional. Melalui Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Indonesia memperjuangkan dua resolusi penting tentang Palestina dan Myanmar dalam Sidang ke-150 Inter Parliamentary Union (IPU) di Tashkent, Uzbekistan yang berlangsung 5-9 April 2025.

Dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, delegasi Indonesia mengusulkan resolusi substantif yang menyoroti peran parlemen dunia dalam mendorong solusi dua negara untuk Palestina, serta diplomasi parlemen sebagai upaya mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar.

“Isu Palestina dan Myanmar menjadi perhatian utama dalam sidang ini. Keduanya mencerminkan tanggung jawab moral dan politik yang harus diemban oleh parlemen dunia,” ujar Mardani dalam wawancara di sela-sela sidang dilaporkan Parlementaria dikutip MINA, Ahad (6/4).

Resolusi mengenai Palestina, bertajuk “The Role of Parliaments in Advancing a Two-State Solution in Palestine”, dibahas dalam Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional. Sementara isu Myanmar diajukan sebagai Resolusi Darurat oleh negara-negara anggota grup geopolitik ASEAN+3—Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, dan Filipina—dengan dukungan tambahan dari Kanada melalui Asia Pacific Group.

Kedua resolusi tersebut dirancang untuk mendorong tindakan konkret parlemen-parlemen dunia dalam merespons pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung.

“Israel terus menggempur Gaza, bahkan di tengah seruan gencatan senjata dari PBB. Sementara junta militer Myanmar tetap membombardir permukiman warga sipil, bahkan pasca-bencana gempa. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Mardani, politisi dari Fraksi PKS.

Berdasarkan laporan terbaru, sedikitnya 60 warga Palestina tewas dan 162 lainnya luka-luka hanya dalam 24 jam terakhir akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. Total korban sejak agresi 7 Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 50.669 orang tewas dan 115.225 terluka — mayoritas perempuan dan anak-anak. Ambulans dan tim penyelamat kerap terhambat oleh militer penjajah Israel dalam menjangkau korban bahkan menjadi sasaran serangan yang membabi buta.

Mardani menegaskan, perjuangan Indonesia di IPU merupakan bagian dari konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan global. “Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan perdamaian dunia, DPR RI wajib menyuarakan kebenaran dalam forum-forum internasional.”

Delegasi BKSAP DPR RI dalam Sidang IPU ke-150 turut diperkuat oleh Wakil Ketua Irine Yusiana Roba Putri (Fraksi PDI-P), Bramantyo Suwondo (Fraksi Demokrat), serta anggota delegasi Diah Pikatan (PDI-P), Fathi (Demokrat), dan Andi Muawiyah Ramli (PKB).

Sidang IPU ini menjadi momentum penting bagi diplomasi parlemen global untuk menyatukan langkah dalam menghadapi dua tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Dunia kini menanti: akankah suara parlemen-parlemen dunia cukup lantang untuk menghentikan genosida dan membawa keadilan