Palestina Desak ICC Segera Selidiki Pemukiman Ilegal Israel

Bethlehem, MINA – Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, secara resmi mengajukan permintaan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) hari Selasa (22/5) untuk menyelidiki aktivitas pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, yang ia sebut sebagai “kejahatan serius”.

Kementerian itu merilis sebuah pernyataan pada hari Selasa (22/5) mengatakan, bahwa penyerahan kepada ICC adalah langkah penting dan bersejarah menuju keadilan bagi rakyat Palestina, yang terus menderita kejahatan yang meluas, meluas dan sistematis, Maan News melaporkan yang dikutip MINA.

Kementerian itu menggambarkan langkah tersebut sebagai “langkah penting,” mengingat “gravitasi dan intensifikasi kejahatan” yang dilakukan oleh Israel di wilayah yang diduduki.

Mengkritik impunitas Israel, kementerian mendesak jaksa ICC untuk segera membuka penyelidikan aktivitas permukiman Israel, yang dikatakannya sebagai satu ancaman paling berbahaya bagi kehidupan Palestina, mata pencaharian, dan hak-hak nasional.

“Israel mempertahankan, memperluas, dan melindungi rezim permukiman dengan melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan apartheid terhadap rakyat Palestina,” kata pernyataan itu.

Di antara daftar “kejahatan berat” yang diperinci dalam penyerahan kementerian ke pengadilan, adalah pemindahan paksa penduduk Palestina, perampasan tanah dan properti secara ilegal, pembongkaran rumah-rumah Palestina dan properti lainnya, penindasan terhadap perbedaan pendapat melalui pembunuhan tidak sah atas damai pengunjuk rasa dan kebijakan penahanan sewenang-wenang massal dan penyiksaan.

“Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan ini harus bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa penundaan lebih lanjut,” kata kementerian itu dan menambahkan, ini adalah sebuah ujian yang Pengadilan Pidana Internasional tidak dapat gagal.

Penyerahan pemerintah Palestina kepada ICC terjadi hanya dua bulan setelah 25 keluarga pemukim Israel pindah ke rumah baru mereka di pemukiman ilegal Amichai – pemukiman resmi pertama yang disetujui pemerintah Israel yang akan dibangun di Tepi Barat yang diduduki dalam 25 tahun.

Sejak pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, pada tahun 1967, antara 500.000 dan 600.000 orang Israel telah pindah ke permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, melanggar hukum internasional.

Diperkirakan pemerintah Israel mengakui 196 permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Palestina semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Pada 2017, Biro Pusat Statistik Israel (ICBS) merilis data yang menunjukkan peningkatan 70 persen dalam konstruksi permukiman selama tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk “melindungi perusahaan pemukiman,” meyakinkan basis dukungan pemukim ekstrimisnya bahwa permukiman akan berlanjut di “semua bagian Yudea dan Samaria” dan bahwa Israel terus membangun “baik di dalam maupun di dalam di luar pemukiman.

Organisasi hak asasi manusia Israel B’Tselem berpendapat bahwa para pemukim bertindak sebagai “utusan” dari pemerintah Israel dalam mendorong perampasan tanah di wilayah Palestina yang diduduki, memungkinkan pemerintah untuk secara resmi melepaskan diri dari tindakan kekerasan dan ilegal para pemukim, sambil menghindari atau memblokir hukuman denda apa pun yang dapat dikenakan pada para pemukim, kecuali dalam kasus yang paling ekstrim. (T/B05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)