Palestina Jadi Perhatian Khusus Menlu RI Saat Pimpin DK PBB

Menlu RI pimpin pertemuan DK PBB (dok: Kemlu RI)

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada Rabu (22/5) memimpin pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi perdamaian di negara-negara Timur Tengah yang digelar di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019 mengingatkan, konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global.

“DK PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina,” tegas Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima MINA, Kamis (23/5).

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.

Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus PBB untuk proses perdamaian di Timur Tengah (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Jenderal Komisioner Badan PBB Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Pierre Krähenbühl.

Dalam pertemuan, situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menlu RI menyampaikan, sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk.

“Terjadi kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya permukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina,” tegasnya.

Oleh karena itu, di hadapan seluruh anggota DK PBB yang hadir, Menlu Retno menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan:

Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina. Menlu RI menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara pendudukan, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kesehatan di Palestina.

“Untuk itu, ditekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina,” ujarnya.

Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting.

Dalam hal ini, Menlu RI menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.

Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.

“Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara’,” ujar Menlu Retno.

Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina.

Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia. (R/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)