Ramallah, MINA – Pemerintah Palestina mengecam pembentukan pemerintah “aneksasi” baru Israel pada Senin (20/4), dengan mengatakan hal itu akan menghancurkan harapan perdamaian.
“Pembentukan pemerintah aneksasi Israel berarti mengakhiri solusi dua negara dan pembongkaran hak-hak rakyat Palestina,” kata Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh di Twitter, demikian dikutip dari The New Arab.
Pemerintah “aneksasi” terbentuk ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan saingannya, Ketua Knesset Benny Gantz, sepakat membentuk pemerintah persatuan darurat pada Senin, mengakhiri krisis politik terburuk dalam sejarah politik Israel.
Setelah pemilu 2 Maret, pemungutan suara ketiga Israel dalam waktu kurang dari setahun, Gantz diberi mandat empat pekan untuk membentuk koalisi pemerintahan yang stabil.
Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza
Setelah dia terpilih sebagai Ketua Knesset akhir bulan lalu, mantan panglima militer itu berjanji membentuk pemerintah persatuan darurat dengan Netanyahu yang telah menjabat Perdana Menteri sejak 2009.
Gantz mengakui bahwa Netanyahu akan memimpin pemerintah itu sebagai perdana menteri, ketika Israel menghadapi pandemi virus corona.
Sebelumnya pada Ahad malam, ribuan orang Israel berdemonstrasi menentang apa yang mereka sebut ancaman bagi demokrasi yang timbul dari berlanjutnya kekuasaan Netanyahu. (T/RI-1/P1)
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur