PALESTINA KUTUK PELARANGAN MENTERI PENDIDIKAN MASUKI GAZA

Ramallah, 24 Dzulqa’dah 1435/18 September 2014 (MINA) – Pemerintah Konsensus Nasional Palestina yang dipimpin Perdana Menteri Rami Hamdallah mengutuk pelanggaran pendudukan Israel yang melarang Menteri Pendidikan mengunjungi Jalur Gaza untuk mengumumkan pembukaan tahun ajaran baru dengan pejabat pendidikan PBB.

Pemerintah Palestina menyatakan bahwa menghancurkan sekolah dan fasilitas pendidikan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak, hukum dan konvensi internasional yang menekankan hak atas pendidikan sebagai hak dasar manusia.

Demikian Kantor Berita Palestina WAFA sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis.

Sebelumnya, Israel melarang Menteri Pendidikan Palestina Khawla Shakhsheer memasuki Jalur Gaza guna membuka tahun ajaran baru 2014/2015 di area yang diblokade itu.

Kementerian Pendidikan Palestina melaporkan dicegahnya Shakseer masuk ke Gaza pada Ahad pagi (14/9) merupakan sebuah bukti keburukan dan ketidakadilan Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk memperoleh pendidikan

Dalam pertemuan pekanan dipimpin Rami Hamdallah beberapa waktu lalu, kabinet meminta masyarakat internasional dan organisasi-organisasi internasional untuk memaksa Israel menghentikan praktek-praktek dan kebijakan pendudukan, terutama mengganggu proses pendidikan serta membatasi kebebasan bergerak bagi rakyat Palestina dan para menteri pemerintah konsensus nasional.

Kabinet juga mengecam kebijakan pendudukan Israel sebagai upaya hasutan terhadap pemerintah konsensus nasional yang bertujuan menggagalkan misi sipil dan pekerjaan rekonstruksi serta upaya untuk menghilangkan pengaruh dari persatuan internal.

Fokus Rekontruksi Gaza

Pemerintah Konsensus Nasional Palestina kini sedang membahas laporan dari Komite Menteri untuk merekonstruksi Jalur Gaza.

Selain itu, Kabinet membahas laporan yang akan diserahkan kepada pertemuan AHLC di New York dan konferensi rekonstruksi Gaza yang diperkirakan berlangsung di Mesir pada 12 Oktober 2014 mendatang.

Laporan itu menunjukkan perkiraan untuk mekanisme rekonstruksi dan implementasi yang diusulkan. Hal tersebut juga menunjukkan meluncurkan program bantuan dan perumahan sementara, yang sudah mulai bekerja sama dengan organisasi PBB dan beberapa negara donor.

Selain itu, laporan tersebut termasuk pengumuman untuk memberikan bantuan keuangan kepada keluarga pengungsi yang rumahnya hancur total selama perang pendudukan Israel terbaru di Gaza.

Kabinet menegaskan kembali bahwa pemerintah konsensus nasional hingga berita ini ditulis tidak menerima pembayaran atau bantuan keuangan dari negara-negara donor untuk merekonstruksi Gaza.

Namun, kabinet menegaskan upaya rekonstruksi sedang dinilai dan dikoordinasikan dengan masyarakat internasional, dan akan berlanjut sampai bantuan keuangan diatur selama konferensi rekonstruksi di Kairo.(T/R05/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)