Palestina Meminta Semua Negara Hormati Keputusan Mahkamah Internasional

Ramallah, MINA – Palestina meminta semua negara untuk menghormati Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pekerjaannya yang tak ternilai mengadili kejahatan paling keji di seluruh dunia.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, dalam pernyataan resmi, Ahad (7/2), menyatakan: “Tidak ada yang di atas hukum, bahkan bagi mereka yang bersekutu dengan negara-negara kuat.”

Kemlu menegaskan, Negara Palestina mengikuti dengan penuh perhatian pernyataan yang dibuat oleh negara-negara, termasuk Australia, yang keberatan dengan Keputusan Sidang Pra-Peradilan I tentang yurisdiksi teritorial ICC di Palestina.

“Selain penolakan mereka yang tidak pantas untuk mengejar keadilan dan akuntabilitas, pernyataan ini murni bersifat politis dan merupakan tekanan yang tidak semestinya di Pengadilan,” tegas pernyataan itu.

Baca Juga: Paraguay Resmi Kembalikan Kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem

“Sebagai Negara Pihak Statuta Roma, Palestina menegaskan kembali dukungannya terhadap kemerdekaan Pengadilan. Negara tidak dapat diizinkan untuk mempengaruhi, memaksa, atau mempengaruhi kerja ICC jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan posisi politik mereka,” tambah pernyataan tersebut.

Dalam hal ini, Palestina meminta semua negara untuk menghormati Mahkamah dan pekerjaannya yang tak ternilai dalam menuntut kejahatan paling keji di seluruh dunia. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan mereka yang bersekutu dengan negara-negara kuat.

“Keputusan Sidang Pra-Peradilan melayani keadilan bagi para korban dan meningkatkan peluang perdamaian. Mengejar akuntabilitas adalah landasan perdamaian abadi yang diinginkan Palestina.”

“Kejahatan dan impunitas, yang mengakar dan didorong dari kurangnya akuntabilitas hanya memperdalam luka konflik ini dan meningkatkan penderitaan rakyat Palestina, kata kementerian, yang menyatakan bahwa:” Itu berhenti sekarang karena akuntabilitas akhirnya dapat dijangkau. “

Baca Juga: Abu Ubaidah Serukan Perlawanan Lebih Intensif di Tepi Barat

Kementerian menambahkan: sementara Negara Palestina mengupayakan hubungan persahabatan dan damai dengan semua Negara, itu tidak menganggap bahwa sesama negara memiliki hak untuk memutuskan masalah kenegaraan Palestina, yang telah diputuskan oleh rakyat Palestina dan diakui oleh sebagian besar negara bagian.

“Upaya untuk melemahkan, mengurangi, atau menyangkal kenegaraan Palestina hanya dapat dipahami sebagai yang berasal dari posisi yang menerima penjajahan permanen Palestina dan menyangkal hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan,” kata pernyataan itu.

“Negara Palestina adalah fakta hukum dan politik yang tidak dapat diabaikan atau disangkal lagi. Pemerintah yang tetap menyangkal disarankan untuk beralih ke sisi kanan sejarah tentang masalah ini, ”pernyataan itu menyimpulkan.

Mi’raj News Agency (MINA) 

Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza