Ramallah, 16 Muharram 1435/9 November 2014 (MINA) – Para pemimpin Palestina memutuskan pada Sabtu (8/10) untuk meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melakukan tindakan internasional terhadap perluasan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan.
Dalam siaran pers setelah pertemuannya dengan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Baru Uni Eropa, Federica Mogherini, Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah mendesak masyarakat internasional untuk menyatakan dengan jelas, tidak ada mitra perdamaian bagi Palestina sejak kebijakan pemerintah Israel saat ini yang merusak kemungkinan untuk mendirikan negara merdeka Palestina dalam waktu dekat. Kantor berita KUNA melaporkan dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad.
Pernyataan pada DK PBB itu merupakan langkah awal untuk menghentikan pelanggaran Israel yang bertentangan dengan resolusi PBB.
“Apa yang terjadi di Al-Quds, termasuk merusak kesucian Masjid Al-Aqsha dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius dan dimasukkan ke dalam bahaya status kota suci dan masjid,” kata Hamdallah memperingatkan.
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
Hamdallah berjanji akan terus melobi untuk mengenai rancangan resolusi DK PBB yang disponsori Arab untuk mengakhiri pendudukan Israel.
Ia meminta semua negara sahabat mendukung draft di DK PBB untuk memikul tanggung jawab untuk melindungi tempat-tempat suci di Al-Quds, khususnya Masjid Al-Aqsa.
Pernyataan tersebut menambahkan, Kementerian Luar Negeri Palestina dan dept. urusan perundingan damai untuk mengatur Palestina bergabung dengan sejumlah organisasi internasional dan konvensi, termasuk Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. (T/P011/R11)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya