Ramallah, MINA – Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayeh meminta Norwegia untuk menekan Israel agar membebaskan sepenuhnya pendapatan pajak Palestina, tanpa potongan.
Shtayeh menegaskan kembali bahwa keputusan untuk mengurangi pendapatan pajak adalah ilegal dan melanggar perjanjian yang ditandatangani.
Ia mengatakan dalam pertemuan di kantor Perdana Menteri di Ramallah dengan Helda Haraldstad, Perwakilan Norwegia untuk Otoritas Palestina, Selasa (23/4). WAFA melaporkan.
Pertemuan membahas perkembangan politik terbaru dan konferensi donor yang dijadwalkan akan diadakan bulan depan di Brussels.
Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza
PM Shtayeh menekankan perlunya komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah serius menekan pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina, tidak hanya dengan mengeluarkan pernyataan kecaman.
Dia memuji posisi Norwegia dan dukungannya yang berkelanjutan untuk Palestina.
“Itu berasal dari kepercayaan Norwegia pada nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kesetaraan, berharap untuk kelanjutannya sampai pembentukan negara Palestina yang merdeka,” ujarnya.
Pada bulan Februari, Israel memberlakukan undang-undang yang disahkan tahun lalu untuk memotong jutaan dolar dalam penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Israel setiap bulan atas nama Otoritas Palestina.
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Di bawah Protokol Ekonomi Paris tahun 1994, Israel mengumpulkan bea cukai atas barang-barang impor ke Palestina yang melewati pelabuhan-pelabuhan Israel, karena perbatasan Palestina semuanya di bawah kendali Israel.
Israel mengklaim menahan uang Palestina sebagai bentuk hukuman. (T/RS2/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur