Ramallah, MINA – Kementerian Tenaga Kerja Palestina meminta administrasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) khususnya Komisaris Jenderal UNRWA, bertanggung jawab atas semua dampak yang diakibatkan oleh penghentian penyediaan layanan di kamp-kamp pengungsi Palestina karena mogok kerja agennya yang sudah berlangsung selama lebih dari dua bulan ini.
Dikutip dari Wafa, Selasa (11/4) Kementerian menyerukan kepada Komisaris Jenderal UNRWA untuk berhenti bersikap keras kepala dan menunjukkan pemahaman atas situasi sosial dan kemanusiaan di kamp-kamp Palestina.
Diimbau segera memulai dialog dengan para pekerja untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.
Kementrian juga mendesak UNRWA segera mengumumkan menerima inisiatif yang diusulkan untuk mengakhiri pemogokan.
Baca Juga: Pertemuan Kwartet di Roma Bahas Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza
Itu mengacu pada memburuknya situasi kemanusiaan di dalam kamp-kamp Palestina, di semua bidang seperti, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan layanan, serta dampak negatif pada semua aspek kehidupan yang menyebabkan pelajar, pasien, anak-anak, wanita, dan lansia dalam situasi yang memprihatinkan dan tanpa pelayanan apapun.
Kementerian juga memfokuskan pada negosiasi untuk mendekatkan pandangan kedua pihak bagi memastikan penghentian pemogokan dan kembalinya pekerja menyediakan layanan yang dibutuhkan.
Yang terakhir adalah inisiatif yang disampaikan secara bersama-sama oleh seluruh lembaga di tanah air Palestina kepada kedua pihak untuk mengakhiri aksi mogok tersebut.
Dikatakan serikat pekerja bereaksi positif terhadap inisiatif ini.
Baca Juga: Israel Serang Lebanon Selatan dengan Bom Fosfor Putih Terlarang
Sementara tidak ada tanggapan yang diterima dari manajemen UNRWA dan komisaris jenderalnya, yang seharusnya diserahkan sebelum Ramadhan kemarin. (T/chy/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH