Palestina Pasca “Deklarasi Beijing”

Oleh Heri Budianto, Ketua LPPM STISA Abdullah Bin Mas’ud, Lampung

Sejak terbentuknya negara penjajah Israel pada tahun 1948, rakyat Palestina telah berjuang untuk mendirikan negara merdeka. Namun, perjuangan ini sering terhambat oleh konflik internal di antara berbagai faksi politik dan militer di Palestina. Dua faksi terbesar, Fatah dan Hamas, telah lama berseteru ditambah munculnya faksi faksi baru yang menyebabkan fragmentasi dan kelemahan dalam gerakan nasional Palestina.

Rekonsiliasi antara faksi-faksi di Palestina yang difasilitasi oleh Tiongkok di Beijing pada Selasa Pagi 23 Juli 2024, menandai era baru dalam perjuangan panjang rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan kedamaian. Setelah bertahun-tahun terpecah oleh konflik internal, kesempatan untuk bersatu kembali memberikan harapan akan masa depan yang lebih stabil dan kuat. Namun, rekonsiliasi ini hanya akan berhasil jika didukung oleh ideologi persatuan yang kuat.

Idiologi Persatuan

Mengapa Ideologi Persatuan Penting? Selama ini, konflik internal di antara faksi-faksi Palestina, terutama antara Fatah dan Hamas, telah melemahkan posisi mereka dalam perjuangan nasional. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menentang kemerdekaan Palestina, memperparah situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Ideologi persatuan akan membantu faksi-faksi ini menyelaraskan tujuan dan strategi mereka, memperkuat solidaritas nasional, dan menghadapi tantangan eksternal dengan lebih efektif.

Perpecahan internal telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial yang berkepanjangan di Palestina. Dengan ideologi persatuan yang kokoh, faksi-faksi Palestina dapat bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kestabilan internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ada.

Bila merujuk pada prinsip-prinsip good governance menurut UNDP diantaranya Partisipasi di mana masyarakat memiliki hak suara yang sama, berorientasi Konsensus yaitu pemerintah yang terbentuk bertindak sebagai penengah dalam kepentingan berbeda juga berkeadilan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap golongan golongan yang berbeda, agama yang berbeda, perempuan maupun laki-laki untuk mengabdi memajukan bangsanya. Tidak ada lagi ego sektoral golongan yang ada menjadi ideologi kebangsaan lebih diutamakan dari kepentingan faksi faksi atau golongan.

Dalam diplomasi internasional, kesatuan dan stabilitas adalah faktor kunci yang menentukan sejauh mana suatu negara atau entitas politik dapat memperoleh dukungan. Ideologi persatuan akan menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Palestina adalah entitas yang stabil dan bersatu, siap untuk bernegosiasi dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dukungan internasional yang kuat sangat penting dalam perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dan mencapai tujuan-tujuan nasional mereka.

Baca Juga: Amalan-Amalan di Bulan Rabiul Awal

Membangun ideologi persatuan bukanlah tugas yang mudah. Perbedaan ideologis, kepentingan politik, dan sejarah panjang konflik internal menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Namun, rekonsiliasi di Beijing memberikan dasar yang kuat untuk memulai proses ini. Para pemimpin faksi harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk bersatu dan bekerja sama demi masa depan Palestina.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil dan berbagai elemen masyarakat dalam proses ini. Dukungan dari rakyat Palestina sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ideologi persatuan. Pendidikan, dialog, dan kerja sama antar komunitas dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat rasa persatuan dan solidaritas di antara rakyat Palestina.

Indonesia Bisa Menjadi Contoh

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memuji semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki Indonesia. Ia mengakui semboyan tersebut bisa menjadi pemersatu dan penjaga keberagaman di Kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Pujian itu disampaikan saat memberikan keterangan dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Jakarta, Kamis (7/09/2023)

Ideologi persatuan yang dimiliki Indonesia bisa dijadikan contoh dalam mengatasi perpecahan internal rakyat Palestina. Secara sosiologi masyarakat palestina memiliki kesamaan dengan Indonesia diantaranya walaupun agamanya mayoritas terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang hidup subur terjaga bersama di Indonesia.

Selain itu keberagaman suku dan budaya di Indonesia lebih banyak dan kompleks dibandikan Palestina. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di 17000 pulau seluruh wilayah. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial,budaya adat istiadat, sistim kekerabatan, dan kesenian daerah. Adanya keberagaman di Indonesia bukan untuk berpecah belah tapi berfungsi untuk semakin mempererat kesatuan anak Bangsa.

Ini bersesuaian dengan surat Al Hujurat ayat 13 Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”

Rekonsiliasi antar faksi adalah langkah awal yang sangat penting dalam upaya mencapai persatuan di Palestina pasca “Deklarasi Beijing.” Namun, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari rekonsiliasi ini, diperlukan ideologi persatuan yang kuat.

Kesadaran akan keberagaman didukung legowonya para pemimpin faksi di Palestina semoga melanggengkan persatuan yang telah terwujud ini.

Ideologi ini tidak hanya akan memperkuat posisi Palestina dalam perjuangan nasional dan diplomasi internasional, tetapi juga akan menciptakan kestabilan internal yang sangat dibutuhkan. Dengan komitmen yang tulus dan kerja sama dari semua pihak, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi Palestina bisa menjadi kenyataan. Semoga![]

Mi’raj News Agency (MINA)