Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Palestina Protes Rencana Malawi Buka Kedubes di Yerusalem

Ali Farkhan Tsani - Kamis, 5 November 2020 - 05:28 WIB

Kamis, 5 November 2020 - 05:28 WIB

12 Views

Ramallah, MINA – Utusan khusus Presiden Palestina, Hanan Jarrar tiba di Malawi Rabu (4/11) untuk menyerahkan surat protes dari Mahmoud Abbas atas rencana negara Afrika Timur itu untuk membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem.

“Setiap langkah yang diambil untuk mendirikan misi diplomatik di Yerusalem merupakan pelanggaran resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan,” kata Jarrar dalam sebuah pernyataan pada saat kedatangannya, Anadolu Agency melaporkannya.

Surat tersebut akan diserahkan kepada Presiden Malawi yang baru terpilih Lazarus McCarthy Chakwera, yang mengumumkan setelah pemilihan pada bulan Juni tahun ini, bahwa ia akan mendirikan misi diplomatik dengan Israel di Yerusalem.

Menteri Luar Negeri Malawi Eisenhower Mkaka pada hari Selasa mengatakan negara selatan timur akan membuka kedutaan penuh untuk Israel di Yerusalem pada musim panas 2021.

Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat

Malawi akan menjadi negara Afrika pertama yang melakukannya.

Mkaka, yang saat ini sedang berkunjung ke Israel, menyebut keputusan itu sebagai “langkah berani dan signifikan”.

Utusan Palestina itu mengatakan, Yerusalem masih merupakan wilayah yang disengketakan dan meminta semua negara “yang telah membentuk misi diplomatik di Yerusalem untuk menarik misi semacam itu dari Kota Suci.”

Jarrar mengatakan, Resolusi Dewan Keamanan PBB 476 (1980) yang baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Resolusi 2334 (2016), tidak mengakui tindakan apa pun yang berupaya mengubah karakter dan status Yerusalem.

Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya

“Di bawah hukum internasional, Yerusalem Timur secara hukum bukan bagian dari Israel,” kata Jarrar.

“Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, Amerika Serikat dan komunitas internasional telah menolak untuk mengakui kedaulatan negara mana pun di bagian mana pun dari Yerusalem karena tidak adanya perjanjian perdamaian Arab-Israel yang permanen,” pungkasnya.

Anggota oposisi parlemen Malawi baru-baru ini juga menyuarakan keprihatinan tentang pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. (T/RS2/R1)

 

Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Kolom
Kolom
Khadijah