Palestina Sesalkan Rencana Kehadiran Yordania dan Mesir di Loka Karya Bahrain

Ramallah, MINA – Otoritas Palestina (PA) menyatakan sangat menyesalkan keputusan pemerintah Yordania dan Mesir untuk menghadiri loka karya ekonomi inisiasi Amerika Serikat di Bahrain, yang akan membahas rencana kontroversial mengenai konflik Israel-Palestina.

Otoritas Palestina menyerukan kepada semua negara persaudaraan dan negara-negara sahabat untuk mundur.

“Di bawah kedok partisipasi ini, Amerika Serikat (AS) berusaha menciptakan solusi di luar ranah legitimasi internasional yang mengurangi hak nasional sah rakyat Palestina,” kata juru bicara PA Ibrahim Melhim, seperti dikutip dari Press tv, Selasa (11/6).

Komentar itu muncul setelah Mesir, Yordania dan Maroko dilaporkan akan mengirimkan perwakilan ke loka karya ekonomi pada 25-26 Juni nanti di ibu kota Bahrain, Manama.

Loka karya tersebut akan berupaya mengungkap aspek ekonomi dari skema yang dibuat oleh AS untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Washington telah menyembunyikan perincian tentang “kesepakatan abad ini”, tetapi berbagai kebocoran telah mengungkapkan bahwa hal itu secara serius membahayakan hak rakyat Palestina.

Times of Israel memberitakan, keputusan trio Arab tersebut membuka jalan bagi Israel untuk diundang juga.

Menurut sebuah laporan yang dikutip dari surat kabar tersebut, para pejabat AS ingin mengamankan cukup banyak partisipasi negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, sebelum mengikut sertakan Israel.

Palestina menuduh negara-negara Arab regional, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengumumkan rencana untuk ikut serta dalam loka karya tersebut.

Semua faksi Palestina, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki, dengan suara bulat memboikot loka karya ekonomi buatan AS.

Sementara itu, Azzam Al-Ahmad, seorang pejabat senior dari Partai Fatah mengatakan, hasil dari acara Manama tidak akan memiliki nilai hukum selama para pemangku kepentingan menentangnya.

“Bagaimana loka karya tersebut bisa berlangsung di negara persaudaraan Arab tanpa adanya pemangku kepentingan utama dari masalah (Palestina) …?” kata Al-Ahmad.

“Penyelenggaraan (konferensi) ini bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab yang menegaskan solusi dua-negara, mengakhiri pendudukan, mendirikan negara Palestina yang merdeka dan mengembalikan para pengungsi sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 194, ”lanjutnya. (T/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)