Ramallah, MINA – Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina sedang menyiapkan berkas pengaduan kegiatan mata-mata Israel pegasus untuk diserahkan ke badan-badan internasional yang relevan, termasuk lembaga peradilan pidana internasional.
Kementerian menganggap ini sebagai pelanggaran mencolok dan tidak bermoral terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak privasi dan merupakan kejahatan yang harus dimintai pertanggungjawaban. Quds Press melaporkan, Rabu (10/11).
“Pelanggaran ini merupakan bagian integral dari agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami, kepemimpinan dan institusinya, termasuk institusi masyarakat sipil Palestina,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Kemenlu sebelumnya mengecam peretasan telepon seluler oleh otoritas pendudukan Israel atas telepon sejumlah pekerja di organisasi masyarakat sipil Palestina dan Kementerian Luar Negeri, menggunakan program pegasus.
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
“Kami memiliki bukti dan dokumen hukum tentang tindakan Israel ini,” tegasnya.
Kemenlu meminta negara-negara komunitas internasional, lembaga-lembaganya dan semua perusahaannya, untuk memboikot pihak-pihak yang terlibat dalam skandal spionase, dan bekerja bersama untuk meminta pertanggungjawaban mereka dan membawa mereka ke pengadilan.
Tiga badan internasional telah melaporkan bahwa pendudukan Israel telah menggunakan program spyware pegasus yang produk perusahaan NSO, untuk memata-matai ponsel 6 aktivis sosial dan hak asasi manusia Palestina.
Menurut laporan pihak berwenang, 4 dari telepon yang diretas dengan spyware pegasus memiliki nomor Israel, di jaringan Cellcom, Partner dan HOT Mobile, dan pemiliknya adalah penduduk Yerusalem yang diduduki. (L/RS2/P1)
Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur