Ramallah, MINA – Palestina pada Selasa (22/9) menolak haknya untuk mengambil kursi kepresidenan memimpin pertemuan Liga Arab, sebagai wujud protes atas kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS dengan dua negara Teluk Arab.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki dalam konferensi pers di Ramallah mengatakan, keputusan ini diambil setelah Sekretariat Liga Arab mengambil posisi pendukung ke UEA (Uni Emirat Arab) dan Bahrain, menormalisasi hubungan dengan Israel yang melanggar Rencana Perdamaian Arab. Demikian Daily Sabah melaporkan.
“Beberapa negara Arab menolak untuk mengutuk pelanggaran Inisiatif Perdamaian Arab,” katanya, namun ia menegaskan, Palestina tidak akan mundur dari Liga Arab.
Pada 9 September, Liga Arab gagal mengeluarkan resolusi untuk mengutuk langkah Abu Dhabi dan Manama, menormalisasi hubungan dengan Israel.
Baca Juga: Satu Tentara Israel Tewas, Lima Lainnya Luka-Luka di Jenin
UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian yang disponsori AS pada 15 September untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Kelompok-kelompok Palestina mengecam kesepakatan itu, dengan mengatakan hal itu mengabaikan hak-hak Palestina dan tidak melayani kepentingan Palestina.
Sementara itu, Otoritas Palestina (PA) mempertahankan validitas dari apa yang disebut “Konsensus Arab.”
Konsensus itu telah lama menyatakan, negara-negara Arab hanya akan menormalisasi hubungan, jika Israel memenuhi sejumlah persyaratan.
Baca Juga: Agresi Pendudukan Israel di Tepi Barat Masih Berlanjut
Tuntutan pertama adalah agar Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.
Kedua, menyetujui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan yang ketiga adalah menemukan solusi yang adil bagi jutaan rakyat Palestina, pengungsi dan keturunannya. (T/Hju/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sembilan Negara Bentuk ‘Kelompok Den Haag’ untuk Dukung Palestina