PALESTINA WASPADAI KESEPAKATAN PERUNDINGAN DAMAI BARU DENGAN ISRAEL

Gaza City, 14 Ramadhan 1434/22 Juli 2013 (MINA) – Para Pejabat Senior Palestina menyatakan kekhawatirannya pada prospek pembicaraan damai baru dengan Israel, di mana menurut mereka tidak akan berhasil tanpa pembekuan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi dan penerimaan perbatasan sebelum perang Arab-Israel 1967.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengumumkan di Yordania, Jumat lalu (19/7), bahwa ia telah membentuk dasar untuk perundingan damai baru. Ia mengatakan perunding damai Palestina dan Israel akan bertemu di Washington pekan ini untuk membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan langsung.

Sebagai tanggapan, Menteri Intelijen Israel, Yuval Steinitz mengatakan bahwa sebagai sikap Israel menjelang perundingan, Israel akan membebaskan sekitar 4.713 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, termasuk apa yang disebut tahanan “kelas berat”.

Pernyataan Kerry pada Jumat lalu ditutup dengan bulan diplomasi yang ketat di mana ia mengunjungi wilayah Palestina enam kali sejak beberapa bulan terakhir dan memenangkan dukungan Liga Arab untuk putaran baru perundingan damai tersebut, yang sebelumnya terhenti pada 2010 karena masalah permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Al-Quds Timur.

Para pemimpin Palestina berusaha memperjuangkan hak kembali bagi para pengungsi Palestina, status kota Al-Quds, perbatasan, dan penghentian pemukiman ilegal Yahudi.

Seorang ajudan senior kepresidenan mengatakan, syarat yang diajukan Palestina untuk dimulainya kembali perundingan damai belum terpenuhi dan masih harus diselesaikan selama pembicaraan pekan ini di Washington.

“Ini bukan keputusan untuk pergi ke perundingan damai, ini adalah keputusan untuk membentuk dasar untuk perundingan,” kata ajudan yang tidak ingin disebutkan namanya seperti dilaporkan kantor berita Alray yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Para pejabat Palestina lainnya menekankan bahwa Abbas memiliki mandat terbatas untuk memasuki perundingan damai dengan Israel.

“(Presiden Mahmud) Abbas bisa menyetujui apa yang Kerry inginkan karena dia tidak setuju untuk perundingan damai formal, yang akan diperlukan keputusan dari pimpinan,” kata seorang pejabat dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang juga tidak disebutkan namanya.

Sementara itu Hamas menyatakan, Sabtu (20/7), kepada Abbas, menyerukan pembicaraan bagian dari “gerakan menyerahkan hak” warga Palestina. Gerakan perlawanan Palestina itu telah lama menentang pembicaraan damai yang secara resmi menyerukan penghancuran Israel.

Beberapa faksi dalam gerakan PLO juga mengkritik keputusan untuk pergi ke Washington. Faksi Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyebutnya sebagai “bunuh diri politik”.

Seorang pejabat Palestina terkejut dengan keputusan Abbas untuk menerima usulan Kerry setelah pertemuan di Ramallah pada Jumat lalu.

“Saya pikir sebagian besar orang dalam pertemuan tersebut sedikit terkejut dan kaget karena mereka tidak mendukung hal itu, dan mereka tahu bahwa opini publik ini tentu tidak mendukung langkah itu,” kata pejabat Palestina itu. (T/P02/P01).

Mi’raj News Agency (MINA)