Panglima Laot Aceh Apresiasi Jusuf Kalla soal Polemik Empat Pulau

Banda Aceh, MINA – Sekretaris Panglima Laot Aceh, Tgk Azwir Nazar menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang menanggapi polemik klaim empat pulau di wilayah Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, sikap JK telah mencerminkan aspirasi dan perasaan masyarakat Aceh, khususnya nelayan.

Pernyataan Jusuf Kalla disampaikan dalam pertemuan di kediamannya pada Jumat (13/6), bersama tokoh nasional Sofyan Djalil. Keduanya merujuk pada klausul Nota Kesepahaman Helsinki serta konstitusi negara mengenai batas wilayah Aceh yang menurut Azwir, sangat mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh.

“Secara historis dan faktual, keempat pulau tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan komunitas nelayan Aceh. Aktivitas penangkapan ikan di kawasan itu sudah berlangsung sejak lama dan diatur melalui pendekatan adat serta lembaga Panglima Laot,” ujar Azwir Nazar yang juga dikenal dengan sapaan Tgk Turki kepada MINA, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa pernyataan Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil sebagai dua tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh, patut dijadikan rujukan dalam merumuskan penyelesaian persoalan wilayah empat pulau yang kini menjadi sorotan publik.

“Nelayan dari Aceh, Sibolga, maupun Tapanuli Selatan selama ini hidup rukun dan jika terjadi perselisihan, biasanya diselesaikan berdasarkan hukum adat laut Aceh. Artinya, keberadaan empat pulau tersebut memang tidak lepas dari identitas Aceh,” tambahnya.

Azwir juga menilai bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang memuat perubahan status kepemilikan empat pulau tersebut tidak hanya melukai masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu perdamaian yang selama ini dijaga dengan baik.

“Masyarakat Aceh, khususnya para nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup di wilayah tersebut, merasa terusik. Maka sangat wajar jika tokoh-tokoh seperti Pak JK dan Pak Sofyan merespons harapan rakyat Aceh,” katanya.

Menutup pernyataannya, Sekjen Panglima Laot Aceh ini berharap agar Pemerintah Pusat dapat segera meninjau kembali kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan berkeadilan.

“Kami berharap Pemerintah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut agar tidak merembet ke isu-isu lain yang berpotensi mengganggu keharmonisan antarmasyarakat,” pungkasnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)