Panglima Militer Myanmar Berjanji Jaga Demokrasi

Demokrasi Aung San Suu Kyi berjabat tangan dengan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (Foto: dok. Nahar Net)" width="460" height="259" /> Pemimpin Liga Nasional Demokrasi Aung San Suu Kyi berjabat tangan dengan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (Foto: dok. Nahar Net)

Naypyidaw, 18 Jumadil Akhir 1437/27 Maret 2016 (MINA) – Panglima militer Myanmar pada Ahad (27/3) berjanji akan menjaga bangsanya tetap menuju demokrasi.

Janji itu dinyatakan oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada parade tahunan kekuatan pasukan militer bersenjata Myanmar, sehari sebelum pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi mulai berkantor memegang tampuk pemerintahan, setelah beberapa dekade pemerintahan militer.

“Saya akan sungguh-sungguh menyampaikan fakta bahwa Tatmadaw (militer) akan bekerja sama untuk membawa kemakmuran negara dan warganya,” katanya dalam amanat pada parade Hari Angkatan Bersenjata di ibukota Naypyidaw. Demikian Nahar Net memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Menurutnya, dua hambatan utama demokratisasi adalah kegagalan mematuhi aturan hukum dan peraturan, serta adanya pemberontakan bersenjata.

Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu

“Ini dapat menyebabkan demokrasi kacau.Hanya jika dua hambatan ini benar-benar ditangani dan diatasi, akan ada kemajuan di jalan menuju demokrasi,” katanya.

Myanmar telah mengalami transformasi politik yang menakjubkan sejak 2011, muncul dari isolasi di bawah junta militer untuk menjadi bangsa yang semakin dinamis.

Tumbuhnya keterbukaan politik terlihat dari hasil pemilu November 2015 yang bersejarah, di mana partai oposisi Liga Nasional Demokrasi pimpinan Suu Kyi meraih kemenangan besar.

Setelah transisi yang panjang, pemerintahan pimpinan Suu Kyi akan mengambil alih pemerintahan yang didukung militer, mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan militer langsung dan tidak langsung.

Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu

Suu Kyi, yang dilarang oleh konstitusi era-militer untuk menjadi presiden, akan berfungsi sebagai Menteri Luar Negeri. Namun, ia telah bersumpah akan memerintah melalui Presiden Htin Kyaw, tokoh  yang ia ajukan.

Kemampuan Suu Kyi untuk bekerjasama dengan dan menghadapi militer yang masih kuat, akan menjadi ujian penting dari pemerintahannya.

Militer masih memegang kekuasaan politik yang kuat di bawah piagam yang menetapkan seperempat kursi parlemen diperuntukan buat tentara   dan memberikan tentara kontrol langsung kepada tiga kementerian kunci, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perbatasan, dan Menteri Pertahanan. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Guido Crosseto: Kami akan Tangkap Netanyahu Jika Berkunjung ke Italia