Para Anggota Parlemen ASEAN Harapkan RCEP Berdampak Baik Bagi Masyarakat

Foto: Nidiya Fitriyah/MINA

Jakarta, MINA – Para yang termasuk negara-negara anggota berharap agar Rencana Kemitraan Ekonomi di Kawasan (Regional Comprehensive Economic Partnership “”) dapat berdampak baik bagi masyarakat.

“Jika RCEP memberikan dampak buruk bagi perkembangan ekonomi masyarakat, lebih baik kita tahan dulu,” ujar Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Charles Santiago, Jumat (25/8).

Para Anggota parlemen dan pemangku kepentingan ini berkumpul di Jakarta pada 24-45 Agustus untuk membahas kemitraan RECP dan dampaknya terhadap berbagai warga negara di kawasan dalam sebuah dialog yang diselenggarakan oleh Parlemen ASEAN untuk HAM (), Indonesia for Global Justic () dan Konsorsium Extraterritorial Obligation (ETO).

Selain itu, para anggota parlemen meminta negosiasi yang selama ini dilakukan secara tertutup dari public dan pemeriksaan parlemen agar dapat dilaksanakan dengan lebih transparan.

Mereka juga meminta adanya tindakan cepat guna mengadvokasi, baik di dalam negeri maupun di kawasan, penolakan terhadap pengikutsertaan ketentuan-ketentuan problematis dan menekan para perunding untuk memberikan akses pengawasan terhadap rencana kemitraan tersebut dari perspektif HAM.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VI Melani Leimena Suharli mengatakan, pemerintah diminta untuk melibatkan anggota parlemen dalam pembahasan mengenai kemitraan di RCEP.

“Dalam hal ini harus ada sinergi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan DPR,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah tidak asal menandatangani MoU, tapi juga terlebih dahulu mengkajinya, guna memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas.

RCEP yang beranggotakan 16 negara (Asean+6), merupakan bentuk FTA/block perdagangan terbesar di dunia, karena mencakup 3,35 miliar atau 50% lebih dari total penduduk dunia serta 29% lebih dari total PDB dunia.(L/R04/RS1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)