Para Jenderal, Kelompok Pro-Demokrasi Sudan Adakan Pertemuan Pertama Sejak Kudeta

Khartoum, MINA Para Jenderal di Sudan dan kelompok pro-demokrasi terkemuka bertemu untuk pertama kalinya sejak kudeta militer tahun lalu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Sudan mengatakan, Jumat (10/6).

Kedubes AS mengatakan, pertemuan menandakan menandakan terobosan dalam upaya membawa transisi demokrasi negara itu kembali ke jalurnya. Al Jazeera melaporkan.

Pertemuan itu diadakan Kamis malam di ibukota, Khartoum, dan membawa Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (FDFC) – aliansi partai politik dan kelompok protes – bersama dengan perwakilan dari dewan militer yang berkuasa di negara itu.

“Kami berterima kasih kepada para peserta atas partisipasi mereka yang jujur ​​dan konstruktif dan atas kesediaan mereka untuk mengakhiri krisis politik dan untuk membangun Sudan yang damai, adil dan demokratis,” pernyataan Kedubes.

Sejak militer mengambil alih pada Oktober, kelompok pro-demokrasi telah menolak untuk duduk bersama para jenderal di meja perundingan, bersikeras bahwa mereka harus terlebih dahulu menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil, mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan membebaskan semua tahanan.

“Kami ingin memiliki dua negara paling berpengaruh di kawasan dan dunia tetap mendukung rakyat Sudan dan pasukan pro-demokrasi,” kata FDFC dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Arab Saudi dan AS.

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Duta Besar Saudi di Khartoum, Ali bin Hassan Jaafar.

Kelompok itu mengatakan telah setuju untuk menyusun peta jalan dalam konsultasi dengan kelompok sipil lainnya tentang bagaimana mengakhiri kebuntuan politik saat ini dan menyerahkannya kepada masyarakat internasional, menurut pernyataan itu.

FDFC sebelumnya telah memboikot pembicaraan militer-sipil yang dimulai awal pekan ini di bawah naungan misi politik PBB di Sudan, Uni Afrika, dan delapan negara kelompok regional Afrika Timur, Otoritas Antar Pemerintah dalam Pembangunan.

Ia mengkritik partisipasi kelompok dan individu pro-militer yang bersekutu dengan rezim sebelumnya.

Kudeta memicu protes jalanan hampir setiap hari, di mana pihak berwenang melakukan tindakan keras yang mematikan.

Lebih dari 100 orang tewas sejak Oktober, menurut kelompok medis yang melacak korban.

Ratusan orang, termasuk politisi dan aktivis terkemuka, telah ditahan sejak kudeta, meskipun banyak yang telah dibebaskan baru-baru ini sebagai bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan.

Pengambilalihan militer juga memicu kecaman internasional dan tindakan hukuman, termasuk pemotongan bantuan penting oleh pemerintah Barat, sambil menunggu dimulainya kembali transisi ke pemerintahan sipil.

Sudan juga sedang berjuang mengatasi ekonomi yang menurun karena isolasi internasional selama beberapa dekade. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)