Beirut, MINA – Beberapa mantan Perdana Menteri (PM) Lebanon yang berpengaruh telah memilih diplomat yang kurang dikenal, Mustapha Adib, untuk memimpin pemerintahan negara berikutnya, semuanya memastikan pengangkatannya pada proses pencalonan pada hari Senin (31/8).
Fouad Siniora, berbicara atas nama para mantan PM yang bertemu pada hari Ahad (30/8) mengatakan, Adib harus segera membentuk pemerintahan yang mampu melaksanakan reformasi yang lama tertunda dan mengawasi rekonstruksi Beirut, menyusul ledakan besar yang menewaskan sedikitnya 190 orang dan merusak sebagian besar Ibu Kota sebelumnya pada awal bulan ini.
Kelompok yang terdiri empat mantan perdana menteri itu mewakili jumlah terbesar dari anggota parlemen Muslim Sunni di parlemen Lebanon, termasuk blok Gerakan Masa Depan pimpinan mantan Perdana Menteri Saad Hariri, demikian dikutip dari Al Jazeera.
Dukungan mereka dipandang penting untuk keberhasilan perdana menteri, yang menurut pakta pembagian kekuasaan sektarian Lebanon harus selalu orang Sunni.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Mantan Perdana Menteri Hassan Diab sebelumnya mendapat dukungan hanya sedikit dari 27 anggota parlemen Sunni disamping sedikit dukungan populer. Pemerintahannya yang mengundurkan diri setelah ledakan 4 Agustus hanya berumur enam bulan.
Pada Senin pagi, Presiden Michel Aoun mengadakan konsultasi mengikat dengan anggota parlemen untuk melakukan mosi formal memilih perdana menteri berikutnya, yang kemudian harus membentuk pemerintahan, satu proses yang di masa lalu memakan waktu berbulan-bulan.
Konsultasi akan dimulai dengan tiga dari empat mantan perdana menteri dan blok Gerakan Masa Depan pimpinan Hariri, yang semuanya mencalonkan Adib, Duta Besar Lebanon untuk Jerman.
Sebagian besar blok besar lainnya, termasuk Hizbullah, Gerakan Amal, dan Gerakan Patriotik Merdeka, telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengikuti, dengan mudah akan memberi Adib suara mayoritas. (T/RI-1/B04)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama
Mi’raj News Agency (MINA)