Fatah Bahas Kebijakan Internasional Palestina dan Rekonsiliasi Dengan Hamas

Fatah dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas.(Foto: Ma'an News)" width="300" height="200" /> Pertemuan para pejabat Fatah dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas.(Foto: Ma’an News)

Ramallah, 14 Rabi’ul Akhir 1437/24 Januari 2016 (MINA) – Komite Sentral Gerakan Fatah, yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas, bertemu pada Sabtu (23/1) malam untuk membahas kebijakan internasional Palestina dan kemungkinan rekonsiliasi dengan gerakan Hamas.

Juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeineh mengatakan, komite pusat mendiskusikan kemungkinan mengadakan konferensi internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan mendirikan negara Palestina.

Menurut Abu Rudeineh, Abbas mengatakan konferensi tersebut harus bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka dalam perbatasan 1967, Ma’an News Agency sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Abbas juga dilaporkan berbicara tentang persiapan untuk akhirnya dibawa menuju ke Dewan Keamanan PBB masalah permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Al-Quds Timur, yang ilegal berdasarkan hukum internasional.

“Kelanjutan pembangunan permukiman ilegal Israel akan memaksa Palestina untuk mengambil langkah menentukan tindakan berdasarkan resolusi-resolusi komite sentral,” kata Abu Rudeineh.

Juru bicara itu menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga menyinggung isu “situasi internal Fatah,” serta kemungkinan rekonsiliasi dengan gerakan Hamas.

Salah satu Anggota Komite Sentral Fatah, Amal Hamad, mengatakan kepada stasiun Radio Mawtini, faksi Fatah yang berjuang menuju pada lebih banyak memikul tanggung jawab, menambahkan bahwa “ada undangan nyata bagi gerakan Hamas dan Jihad Islam untuk membentuk kemitraan nasional yang serius.”

Hubungan antara Hamas dan Fatah dalam keadaan makin sulit setelah pemerintah konsensus nasional dibubarkan pada Juni lalu, satu tahun setelah kabinet pertama kali diumumkan.

Kedua pihak Palestina telah memiliki hubungan sangat tegang sejak Hamas memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2006 dan menjadi partai yang berkuasa di Jalur Gaza.

Para pejabat Otoritas Palestina mengecam Hamas karena menciptakan pemerintah bayangan di Jalur Gaza dan memblokir upaya untuk mencapai kesatuan politik.

Hamas pada gilirannya menuduh Otoritas Palestina melaksanakan rencana untuk “membasmi” gerakan perlawanan itu dari Tepi Barat, mengatakan bahwa kampanye penangkapan ratusan anggota dilakukan oleh Otoritas Palestina untuk menargetkan upaya rekonsiliasi antara dua faksi.(T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)