Parlemen Filipina Didesak Keluarkan UU Perdamaian di Mindanao

(Foto: Worldbulletin)

Mindanao, 9 Rabiul Akhir 1437/19 Januari 2016 (MINA) – Prof. Miriam Coronel-Ferrer, Kepala Perunding Perdamaian Pemerintah Filipina mendesak parlemen Filipina untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU) baru yang bertujuan menjaga perdamaian di tengah konflik antara Muslim dan Nashrani yang kerap terjadi di bagian selatan negara itu.

“Peembentukan sebuah wilayah otonom akan memperkuat proses perdamaian di Pulau Mindanao, dimana pemerintah Filipina dan kelompok gerilyawan Muslim terbesar disana menandatangani perjanjian pada 2014 lalu,” katanya dalam sebuah pernyataannya, Senin (18/1).

“Perjanjian di wilayah itu sebagai bagian dari upaya dari bagian perdamaian permanen, tetapi harus dilihat dari perspektif keamanan global. Hal ini menjadi acuan siapa yang seharusnya dicap sebagai pelaku teror di sana,” imbuhnya, Worldbulletin dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pernyataan Ferrer itu keluar di sela sesi pertemuan lanjutan antara DPR dan Senat selama Sembilan hari penuh, yang diharapkan dapat mengatasi 34 poin mendesak termasuk pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar bangsa Moro (BBL).

Ferrer berharap, hal ini sebagai realisasi dari pembentukan aturan hukum yang tertunda hingga setidaknya sepuluh bulan lamanya, di tengah perbedaan pendapat di antara anggota parlemen, sebelum ditutup untuk pemilihan umum pada Mei mendatang.

Jika disahkan, kata Ferrer, aturan baru BBL akan membuat pemukiman Muslim untuk menggantikan daerah otonom yang ada di Mindanao yang akan membawa banyak perubahan di daerah itu. Mindanao merupakan salah satu daerah terbelakang karena konflik puluhan tahun yang mengakibatkan sekitar 120 ribu orang meninggal.

Lebih lanjut, Ferrer mengklaim, surat terbuka itu sebagai bagian perdamaian yang telah ditandatangani banyak pihak pasca serangan di Paris beberapa waktu lalu, yang menewaskan 130 orang. Kelompok bersenjata ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Pada Kamis pekan lalu, delapan orang, termasuk empat penyerang yang mempunyai link dengan ISIS meninggal dan 30 orang lainnya terluka dalam serangan teror di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.

Sementara itu, Penasihat Kemanan Nasional Filipina, Cesar Garcia menggarisbawahi, kebijakan pemerintah di Pulau Mindanao khususnya akan dapat membantu para pemimpin Islam untuk melawan ideologi radikalisme. “Komunitas Muslim di sana jauh dari pengaruh ISIS,” katanya.

Menurut Garcia, penyelesaian proses perdamaian ‘akan berdampak positif dalam hal keamanan nasional dengan mengakhiri konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah Mindanao. (T/P011/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai