Parlemen Indonesia Sponsor Utama Perancang Resolusi Perdamaian Rusia-Ukraina

Nusa Dua, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, pada pertemuan Asean +3, telah disepakati Parlemen Indonesia akan menjadi anggota komite yang akan merancang resolusi perdamaian Rusia-Ukraina.

Resolusi tersebut, kata Fadli akan dibawa ke pertemuan Asia Pasifik pada hari itu juga, sebagaimana dilaporkan Parlementaria.

“Kita (DPR RI) sponsor utama (emergency item Rusia-Ukraina). Kita yang membuat sponsor dan akan menawarkan ke parlemen dunia,” ujar Fadli usai mengikuti ASEAN +3 meeting, yang merupakan side event Sidang IPU ke-144, di Nusa Dua, Bali, Ahad (20/3).

Fadli menjelaskan, emergency item tersebut bisa menjadi solusi alternatif atas konflik Rusia-Ukraina. Memang, negara-negara di Eropa telah membuat suatu emergency item terkait agresi Rusia dan Belarusia terhadap Ukraina.

“Menurut kami itu bukan wilayah parlemen. Nah, untuk itu kita mengusulkan apa peran parlemen dalam penyelesaian konflik di Rusia dan ukraina. Jadi kita lebih mengarah kepada solusi,” ujarnya.

Parlemen dunia, sambung Fadli, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perdamaian dunia. Mengingat, para anggota parlemen merupakan perpanjangan tangan dari rakyat sehingga lebih leluasa untuk bersuara dan menyampaikan pendapat.

“Tetapi kalau kemudian keberadaan kita hanya menyalahkan tentu tidak ada solusi. Kita menjadi suatu jembatan bagi masyarakat untuk mencari penyelesaian dari konflik-konflik tersebut. Untuk itu, kami mengusulkan untuk mengedepankan the rule of parliament,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan mendorong pembahasan krisis Ukraina dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 kali ini.

Sebagai President of Assembly pada IPU ke-144, Puan menyatakan akan mengajak Majelis sidang IPU membicarakan resolusi konflik antara Rusia dan Ukarina.

“Parlemen perlu lebih terlibat dalam pembahasan isu-isu internasional. Peran Parlemen diperlukan untuk memberi dukungan kepada kesepakatan internasional termasuk pada isu perdamaian dan keamanan internasional yang juga menjadi perhatian karena dunia belum sepenuhnya terbebas dari konflik,” kata Puan dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/3).

Menurut Puan, parlemen dapat berperan untuk membangun kepercayaan dan bisa menjadi jembatan dalam mengurangi perbedaan antar negara.

“Kami akan berdiskusi soal aksi penting mengenai Ukraina. Kami akan menyerukan agar perang di Ukraina dapat segera dihentikan dan dilakukan gencatan senjata,” urainya.

Puan pun menyatakan IPU ke-144 akan ikut berpartisipasi agar konflik antara Rusia dan Ukraina diselesaikan dengan dialog dan diplomasi. Selain itu, kata Puan, IPU ke-144 akan mendorong agar akses kemanusiaan kepada rakyat sipil dapat terjamin.

Puan sebelumnya sempat mengingatkan pentingnya Piagam PBB dalam resolusi konflik antara Rusia dan Ukarina. Piagam PBB sendiri bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang.

Piagam PBB juga menuntut agar anggotanya menerapkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian satu sama lain. Tak hanya itu, Piagam PBB pun mengamanatkan anggotanya menerima prinsip dan cara bahwa kekuatan bersenjata tidak seharusnya digunakan.(R/R1/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)