Parlemen Israel Dibubarkan, Akan Gelar Pemilu Kelima dalam Waktu Kurang dari Empat Tahun

Yerusalem, MINA – Dua pimpinan partai koalisi yang memerintah di Israel yakni Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan  Menteri Luar Negeri Yair Lapid, mengumumkan kesepakatan  membubarkan Knesset (Parlemen) karena banyaknya masalah yang dihadapi negara itu terutama dalam kaitan dengan Palestina.

Mereka  sepakat akan mengadakan pemilihan umum lebih awal pada bulan Oktober, yang akan menjadi pemilu kelima hanya dalam waktu tiga setengah tahun.

Sementara itu, Lapid akan mengambil alih sebagai Perdana Menteri sementara. Bennett akan menjadi perdana menteri alternatif dengan tanggung jawab untuk file Iran, MEMO melaporkan, Rabu (22/6).

Keputusan itu menutup tirai koalisi pemerintah, yang terdiri dari delapan partai yang hanya mampu bertahan setahun.

Pada 9 April 2019, partai Likud dari Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu memenangkan 35 dari 120 kursi di Knesset. Saingan utamanya, koalisi Biru Putih yang dipimpin Benny Gantz dan rekannya Yair Lapid, juga meraih 35 kursi. Namun, keduanya tidak dapat membentuk pemerintahan, sehingga parlemen dibubarkan. Pemilihan kedua diadakan pada 17 September di tahun yang sama.

Pada kesempatan ini, aliansi Biru Putih yang dipimpin oleh Gantz dan Lapid meraih 33 kursi; Likud memenangkan 32. Sekali lagi, tidak ada pihak yang dapat membentuk pemerintahan dalam waktu yang ditentukan, sehingga Knesset dibubarkan dan pemilihan lain diadakan pada Maret 2020.

Meskipun Likud kemudian memenangkan jumlah kursi terbesar (36), dan Biru Putih memenangkan 33, mereka kembali gagal membentuk pemerintahan. Namun, Netanyahu dan Gantz setuju untuk membentuk pemerintahan secara bergiliran. Ini tidak bertahan karena ketidakmampuannya meloloskan anggaran dan perselisihan antara Netanyahu dan Gantz. Knesset dibubarkan pada Desember 2020.

Pemilihan berikutnya diadakan pada 23 Maret 2021, di mana Likud memenangkan kursi terbanyak (30), dan aliansi Biru dan Putih antara Lapid dan Gantz dibubarkan, tetapi Netanyahu masih gagal membentuk pemerintahan. Sebaliknya, aliansi yang tidak mungkin antara delapan partai bertekad mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri yang menghasilkan pemerintahan koalisi, yang mulai menjabat pada 13 Juni tahun lalu.

Kesepakatan koalisi adalah bahwa jabatan perdana menteri akan dirotasi antara Lapid, pemimpin partai tengah Yesh Atid, dan Bennett, pemimpin partai sayap kanan Yamina. Bennet menjabat lebih dulu, dan dijadwalkan bertukar dengan Lapid pada September 2023.

Koalisi terdiri dari partai-partai dengan keinginan bersama untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan: Yamina (sayap kanan) yang dipimpin oleh Bennett; Yesh Atid (tengah) dipimpin oleh Lapid; Harapan Baru (sayap kanan) dipimpin oleh Gideon Sa’ar; dan Yisrael Beiteinu (partai sayap kanan nasionalis yang memusuhi agama Yahudi), dipimpin oleh Avigdor Lieberman. Termasuk juga partai Biru Putih (tengah) yang dipimpin oleh Benny Gantz; Buruh (tengah) dipimpin oleh Merav Michaeli; dan Meretz (sayap kiri), dipimpin oleh Nitzan Horowitz, serta Daftar Bersatu Arab yang dipimpin oleh Mansour Abbas, yang mendukung pemerintah dari luar negeri.

Meskipun koalisi menghadapi banyak kesulitan, ketidakmampuannya untuk memperpanjang Undang-Undang Peraturan Darurat pada 7 Juni, yang memperlakukan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki sebagai orang Israel, menyebabkan penggulingan pemerintah dan seruan untuk diadakannya pemilihan umum lagi. (T/R7/P1

 

Mi’raj News Agency (MINA)