LIBYA-300x169.jpg" alt="Perundingan damai Libya di Maroko yang ditengahi PBB, Senin, 8 Juni 2015. (Foto: Getty Images)" width="300" height="169" /> Perundingan damai Libya di Maroko yang ditengahi PBB, Senin, 8 Juni 2015. (Foto: Getty Images)
Tobruk, Libya, 23 Sya’ban 1436/10 Juni 2015 (MINA) – Parlemen Libya yang diakui secara internasional menangguhkan partisipasinya dalam pembicaraan damai yang ditengahi PBB, menolak pembagian kekuasaan yang diusulkan besama pemerintah saingan.
Delegasi parlemen yang berbasis di kota timur Tobruk, Essa Abdel-Kauoum, mengatakan Selasa (9/6), PBB membuat keputusan setelah utusan PBB, Bernardino Leon “menyerah” kepada tuntutan parlemen saingan di Tripoli dan menyajikan proposal yang memberi mereka kekuatan lebih.
“Dia (Leon) menyerah pada pemaksaan,” kata Kauoum.
Kauoum menambahkan, delegasi tidak akan menghadiri pertemuan lain yang direncanakan di Berlin setelah perundingan di Maroko sejak Senin.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Libya telah terbagi dua parlemen, pemerintah yang didukung oleh milisi yang merebut ibukota pada Agustus tahun lalu dan parlemen terpilih yang dipaksa pindah ke Tobruk di Libya timur.
Meski delegasi parlemen yang diakui secara internasional menolak rancangan PBB untuk pembentukan pemerintah persatuan nasional, tapi pemimpin sayap politik dari Ikhwanul Muslimin Libya, Mohammed Sawan mengeluarkan pernyataan “menyambut” rancangan tersebut.
“Kami pikir ini telah mencapai peningkatan positif dan nyata yang harus ditanggapi dengan serius,” kata Sawan yang memimpin Partai Keadilan dan Pembangunan dari kubu Tripoli.
Sebelumnya pada hari Selasa, Leon mengatakan, pemerintah saingan di Libya menyambut positif rancangan kesepakatan damai yang diajukan dalam pembicaraan di Maroko. (T/P001/R11)
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur