PARLEMEN PORTUGAL DESAK PEMERINTAHNYA AKUI PALESTINA

Parlemen Portugal mendesak pemerintahnya untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. (Foto: DailyStar)" width="300" height="193" /> Parlemen Portugal mendesak pemerintahnya untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. (Foto: DailyStar)

Lisbon, 20 Shafar 1436/13 Desember 2014 (MINA) – Parlemen Portugal  menyetujui usulan untuk meminta pemerintahnya guna mengakui negara Palestina, menyusul pengakuan sama yang dilakukan parlemen negara-negara Eropa dalam beberapa bulan terakhir.

Mosi diajukan sayap kanan-tengah  dengan oposisi Partai Sosialis di negara itu,  mereka mengusulkan “mengakui, dalam koordinasi dengan Uni Eropa, negara Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat,” Ma’an News Agency  melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Runtuhnya negosiasi terbaru  antara Palestina dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat (AS) pada April lalu, bersamaan dengan tekanan Israel yang terus menerus serupa pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, memicu beberapa negara Eropa untuk meninjau posisi mereka guna mendukung negara Palestina merdeka.

Langkah parlemen Portugal datang tiga hari setelah pemerintah Irlandia mengatakan akan menerima mosi menyerukan mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant

Langkah negara-negara Eropa mengikuti Swedia sebagai negara Eropa pertama yang mengakui Palestina, dan parlemen di Spanyol, Inggris dan Perancis  meenyetujui  resolusi yang sama.

Kemenangan Palestina

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan dalam sebuah pernyataan dukungan ini menunjukkan diplomasi Palestina telah mencapai kemenangan lainnya.

Al-Maliki menyampaikan ucapan terima kasih kepada Portugal dan rakyatnya atas pengakuan negara Palestina, serta berterima kasih kepada semua pihak  atas hal yang serupa.

Baca Juga: Turkiye Tolak Wilayah Udaranya Dilalui Pesawat Presiden Israel

Pernyataan menambahkan pengakuan itu merupakan  “prestasi besar” yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dan Kementerian Luar Negeri Palestina.(T/R05/R04)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Setelah 40 Tahun Dipenjara Prancis, Revolusioner Lebanon Akan Bebas