Jakarta, MINA – Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden agar mengarahkan Kementerian Agama untuk bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil kebijakan dengan landasan keadilan, keseimbangan dan keharmonisan.
“Parmusi sebagai salah satu organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan, maka ketika melihat pernyataan yang menyimpang kami luruskan,” tegas Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam saat membacakan hasil rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Parmusi di Jakarta, Ahad (22/12).
Ia mengatakan, dengan pernyataan Menag yang membuat kegaduhan umat Islam dari isu radikalisme, celana cingkrang, cadar, jihad dan khilafah hingga terakhir survei kerukunan umat beragama yang menempatkan Aceh dengan nilai terendah dan Papua tertinggi.
“Semua hal tersebut dinilai Parmusi terlalu dibuat-buat,” ujarnya. “Parmusi mendesak kepada Presiden Jokowi agar mengarahkan Menag Fachrul Razi dengan pernyataannya yang membuat gaduh umat.”
Menurutnya, Presiden Jokowi hanya fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan sulit mencapai keberhasilan bila Menag masih melakukan hal-hal yang memicu kegaduhan umat.
“Pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden agar Menag dievaluasi selama tiga bulan, karena banyak yang lebih mampu menjadi menjadi Menag,” kata dia.
Pembahasan dan diskusi ini hasil sidang komisi rekomendasi dalam Musyawarah Kerja Nasional V dengan ini Pengurus Pusat PARMUSI di Jakarta. (L/R03/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar