Istanbul, MINA – Kesepakatan antara Bahrain dan Israel untuk menormalisasi hubungan telah mengundang kecaman dari partai politik di seluruh Dunia Arab.
Pada Jumat, Manama dan Tel Aviv mengumumkan perjanjian yang ditengahi AS untuk menjalin hubungan diplomatik.
Mengutip dari Anadolu Agency, Ahad (13/9), Front Pembebasan Nasional, partai terbesar di Parlemen Aljazair, dalam sebuah pernyataan mengatakan, perjanjian memalukan ini adalah tikaman lain di jantung perjuangan Palestina dan pengkhianatan.
Dikatakan juga, Liga Arab telah gagal untuk mengutuk kesepakatan normalisasi UEA-Israel, faktanya bahwa perjanjian ini merupakan pelanggaran dari apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab.
Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata
Di Yordania, Front Aksi Islam, cabang politik dari kelompok Ikhwanul Muslimin, menyebut kesepakatan itu sebagai kejahatan bersejarah yang harus ditarik kembali.
Dalam sebuah pernyataan, front itu menyebut normalisasi hubungan dengan Israel sebagai pengkhianatan atas perjuangan rakyat Palestina dan posisi rakyat Arab.
Selanjutnya, Kongres Rakyat Umum Yaman juga mengecam normalisasi Bahrain-Israel.
Dalam pernyataannya menyatakan, itu adalah upaya untuk menenangkan Israel.
Baca Juga: Agresi Israel Hantam Pusat Ibu Kota Lebanon
Kesepakatan ini datang sebagai bagian dari apa yang disebut kesepakatan abad ini dan bagian dari usaha untuk menghancurkan negara-negara Arab yang masih menghadapi rencana normalisasi.
Di Bahrain, Islamic Action Society (Amal) meminta dunia Arab dan Islam untuk mengutuk “kejahatan” Bahrain dalam menormalkan hubungan dengan Israel.
Menyerukan melakukan semua bentuk tekanan, untuk menghentikan kejahatan melalui semua cara yang sah dan mungkin.
Kesepakatan Bahrain-Israel datang satu bulan setelah kesepakatan serupa diumumkan antara Tel Aviv dan Uni Emirat Arab (UEA).
Baca Juga: Perdana Menteri Malaysia Serukan Pengusiran Israel dari PBB
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Mesir pada 1979, Yordania 1994 dan UEA pada Agustus 2020. (T/Hju/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)