New York, MINA – Kepala Missi Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan, 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.
Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (22/12), kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional, telah menyeret negara itu ke dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
AS dan negara-negara Barat lainnya menangguhkan bantuan keuangan ke Afghanistan setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban.
Pemerintahan Joe Biden membekukan cadangan devisa bank sentral Afghanistan senilai USD7 miliar sebagai bagian dari sanksi terhadap Taliban.
Baca Juga: Iran dan Arab Saudi Tegaskan Komitmen Perkuat Hubungan di Bawah Mediasi Tiongkok
Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta AS untuk mengakhiri pembekuan aset asing Afghanistan.
Sementara itu, Perwakilan Khusus PBB di Afghanistan Roza Otunbayeva, Selasa (20/12) mengatakan, Taliban menolak mengadakan dialog intra-Afghanistan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.
Roza Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, otoritas de facto negara itu menganggap pemerintah mereka “cukup representatif”.
Komunitas internasional menuntut agar Taliban membentuk pemerintahan “inklusif” di mana perempuan dan minoritas terwakili sebagai upaya untuk mengakui hak-hak mereka.
Baca Juga: Kemlu Yordania: Pengeboman Sekolah UNRWA Pelanggaran terhadap Hukum Internasional
Otunbayeva juga menyatakan keprihatinannya atas aktivitas ISIS/Daesh-Khorasan baru-baru ini, yang juga dikenal sebagai ISIS-K atau ISIL-KP di Afghanistan.
“Taliban pada dasarnya tetap mengendalikan negara tetapi tidak dapat menangani kelompok teroris yang beroperasi di dalam Afghanistan dengan memuaskan,” katanya. (T/RE1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Parlemen Arab Minta Dunia Internasional Terus Beri Dukungan untuk Palestina
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur