PBB: 20.000 WARGA ROHINGYA TINGGALKAN MYANMAR 2014

Bangkok, 30 syawwal 1435/26 Agustus 1435 (MINA) – Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengeluarkan laporan sampai Agustus 2014 ini, sedikitnya 20.000 warga Rohingya melarikan diri dengan menggunakan perahu meninggalkan Myanmar.

Kantor Berita Rohingya dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA)  melaporkan para pengungsi telah melakukan perjalanan melalui laut.  5000 pengungsi  sudah sampai di Australia melalui pantai lepas di Nauru dan Papua Nugini.

Lembaga PBB itu menyatakan, jumlah tersebut meningkat 61 persen dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya kekerasan antar etnis di negara bagian Rakhine-Myanmar itu telah mengakibatkan setidaknya 87.000 melarikan diri. Mereka melakukan perjalanan berbahaya untuk mencari keamanan dan stabilitas.

Baca Juga: Jepang Hadapi Krisis Populasi, Jumlah Lansia Capai Rekor Tertinggi

Sementara itu, seorang warga Rohingya muslim tewas, dua luka-luka, dan 15 Rohingya lainnya ditangkap di kamp-kamp pengungsi internal (IDP) di Thandawlee Village dekat Akyab (Sittwe), Arakan,  pada 6 Agustus yang lalu menjelang kunjungan Menlu. AS John Kerry ke Myanmar.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Organisasi Myanmar-Rohingya di Inggris (Brouk), penyerbuan dilakukan oleh  lebih dari 100 personil keamanan Myanmar yang memasuki kamp pengungsi Rohingya dekat Sittwe, ibukota negara bagian Arakan itu.

Pada saat yang sama, banyak waga Rohingya di Buthidaung dan Maungdaw, wilayah utara Negara Arakan ditangkap, diancam, dan dilecehkan selama kampanye pendataan penduduk yang diadakan Pemerintah Myanmar baru-baru ini, kata pernyataan tersebut.

Menurut pernyataan Brouk, kekerasan terhadap warga muslim Rohingya dan situasi di negara bagian Arakan teru memburuk sejak Juni 2012. Secara khusus, lebih dari 150 Rohingya-termasuk 20 perempuan hamil-meninggal dalam dua minggu setelah dievakuasi pekerja bantuan dari negara bagian Arakan pada Maret 2014. Banyak anak di wilayah tersebut juga meninggal karena gizi buruk.

Baca Juga: Junta Myanmar dan Pemberontak Bertempur, Warga Sipil Jadi Korban

Dalam pernyataannya, Brouk mendesak Menteri Luar Negeri AS John Kerry menekan Presiden Myanmar Thein Sein untuk segera menghentikan kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap Rohingya dan memberikan perlindungan yang sewajarnya  kepada masyarakat Rohingya dengan mengambil tindakan konkret seperti memungkinkan LSM secara penuh dan memberikan akses gratis ke Rohingya di semua bagian negara bagian Arakan; mencabut atau mengamandemen UU Kewarganegaraan 1982 dengan cara yang sesuai dengan standar internasional; menghentikan segregasi masyarakat di negara bagian Arakan dan mengadopsi kebijakan proaktif “ko-eksistensi damai”; dan mendukung penyelidikan internasional independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Arakan.

LSM lain juga mendesak John Kerry untuk mengangkat isu Rohingya selama kunjungannya ke Myanmar. Misalnya, di situs Human Rights Watch (HRW), Direktur Asia HRW Brad Adams, mengatakan “Kerry harus menggunakan kunjungannya untuk menyampaikan pesan yang jelas dan keprihatinan yang mendalam tentang masalah hak asasi manusia, termasuk penganiayaan lanjutan yang diterima Rohingya, pelanggaran lanjutan militer terhadap kelompok etnis, dan perlunya reformasi konstitusi.”(T/P004/R03)

 
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Sekitar 20.000 Pengungsi Rohingya Tiba di Bangladesh dalam Tiga Bulan Terakhir