Rabat-Maroko, 25 Ramadhan 1436/12 Juli 2015 (MINA) – Kesepakatan Damai Libya yang disponsori PBB akhirnya ditandatangani di Maroko, Sabtu (11/7) oleh beberapa pihak, untuk mengatasi krisis politik yang sudah berlangsung beberapa tahun di negara Arika Utara tersebut.
Perwakilan dari General Kongres Nasional (GNC) berbasis di Tripoli yang menuntut perubahan beberapa istilah dalam perjanjian itu, tidak mengambil bagian dalam penandatanganan.
Kesepakatan tersebut menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional dan pemberian kekuasaan legislatif kepada pemeritah yang berbasis di Tobruk, laporan Middle East Monitor (Memo) diberitakan Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Bernardino Leon, utusan khusus PBB untuk Libya, memuji kesepakatan itu, dan menggambarkannya sebagai langkah untuk mengakhiri krisis politik yang sudah empat tahun berlangsung di Libya.
Baca Juga: Media Asing: Militan Sudan Membantai Warga Desa, 200 Lebih Tewas
Dalam referensi ke pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli, lanjut Leon menegaskan, pintu selalu terbuka untuk faksi politik lain di negara itu guna menandatangani perjanjian damai.
Sejak penggulingan dan terbunuhnya orang terkuat di Libya, Muammar Gaddafi pada akhir 2011, milisi Libya sering bersitegang, membawa kekerasan ke pusat-pusat penduduk utama Libya, termasuk ibukota Tripoli dan kota timur Benghazi.
Perpecahan telah menghasilkan dua kursi pemerintahan yang masing-masing memiliki pemerintah, legislatif dan militer sendiri, masing-masing berpusat di Tripolo dan lainnya di Tobruk. (T/P002/P4)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB Tuduh Paramiliter Sudan Halangi Bantuan untuk Darfur
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur