PBB Gagal Sepakati Perpanjangan Bantuan Kemanusiaan untuk Suriah

New York, MINA – Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati perpanjangan bantuan kemanusiaan lintas-perbatasan ke Suriah pada Jumat (10/7), setelah Rusia dan Cina memveto perpanjangan dan anggota menolak proposal balasan dari Rusia.

Tanpa kesepakatan, otorisasi untuk pengangkutan bantuan ke Suriah yang dilanda perang, yang telah ada sejak 2014, berakhir Jumat malam, demikian dikutip dari Nahar Net.

Jerman dan Belgia sedang mengerjakan inisiatif akhir untuk menyelamatkan upaya itu, dengan harapan akan melakukan pemungutan suara akhir pekan ini.

“Kami siap bekerja sepanjang waktu, dan meminta orang lain untuk memikirkan jutaan orang di Suriah menunggu Dewan Keamanan untuk memutuskan nasib mereka,” kata Duta Besar Jerman Christoph Heusgen, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan bulan ini.

Setelah Moskow dan Beijing menggunakan veto untuk kedua kalinya pekan ini, hanya tiga negara yang mendukung Rusia yang mengusulkan memotong jumlah titik transit bantuan dari dua menjadi satu.

Cina mendukung Rusia, tetapi tujuh negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman dan Belgia memberikan suara menentang, dengan empat negara abstain.

Upaya Rusia untuk mengeluarkan resolusi serupa juga gagal awal pekan ini.

LSM Oxfam telah memperingatkan bahwa menghentikan bantuan lintas perbatasan akan menjadi “pukulan telak bagi jutaan keluarga Suriah yang mengandalkan bantuan ini”, seperti untuk mendapatkan air bersih, makanan, perawatan kesehatan dan tempat berlindung.

Tiga belas negara memberikan suara mendukung rancangan Jerman-Belgia sebelumnya, tetapi Moskow dan Beijing menentang perpanjangan karena mereka mendukung proposal yang lebih terbatas.

Negara-negara Eropa dan AS ingin mempertahankan dua titik persimpangan di perbatasan Turki di Bab al-Salam yang mengarah ke wilayah Aleppo dan Bab Al-Hawa yang melayani wilayah Idlib.

Otorisasi PBB memungkinkan badan tersebut untuk mendistribusikan bantuan kepada warga Suriah yang terlantar tanpa perlu izin dari Pemerintah Damaskus.

Rusia dan Cina berpendapat bahwa otorisasi PBB melanggar kedaulatan Suriah dan menuntut bantuan dapat disalurkan melalui otoritas Suriah.

Proposal terbaru dari Rusia menginginkan bantuan berkelanjutan untuk wilayah oposisi Idlib hanya lewat Bab al-Hawa dan berlaku untuk satu tahun.

Pemerintah Moskow mengklaim bahwa lebih dari 85 persen bantuan saat ini melewati Bab al-Hawa dan karena itu titik masuk Bab al-Salam dapat ditutup.

Namun, negara-negara Barat menentangnya, dengan AS menggambarkan dua titik masuk itu sebagai “garis merah.”

Pada bulan Januari, Rusia yang adalah sekutu terdekat Suriah, berhasil mengurangi poin persimpangan dari empat menjadi dua dan membatasi otorisasi menjadi enam bulan, bukan satu tahun. (T/RI-1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)