Gaza palestina, MINA – Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperingatkan keruntuhan palestina/">ekonomi Palestina karena tindakan penghancuran oleh pendudukan Israel.
Dalam sebuah laporan yang dikutip MINA dari Palestinepost24 UNCTAD mengatakan kinerja palestina/">ekonomi Palestina dan kondisi kemanusiaan mencapai titik terendah sepanjang masa 2018 dan awal 2019.
Ia menambahkan,Tingkat pengangguran di Wilayah Pendudukan Palestina terus meningkat pada 2018, mencapai 31 persen; 52 persen di Gaza dan 18 persen di Tepi Barat.
Ia juga mengatakan,Upah riil dan produktivitas tenaga kerja telah menurun. Pada 2017, upah riil dan produktivitas per pekerja masing-masing adalah 7 dan 9 persen di bawah level mereka pada tahun 1995.
Baca Juga: Sebanyak 1.000 Dokter dan Perawat Gugur akibat Agresi Israel di Gaza
“Penghasilan per kapita turun, pengangguran massal meningkat, kemiskinan semakin dalam dan biaya kesehatan semakin meningkat di Jalur Gaza dan Tepi Barat,” kata laporan.
Karena langkah-langkah pendudukan Israel, ekonomi Gaza menyusut hingga 7 persen dan kemiskinan semakin dalam, investasi praktis lenyap, turun menjadi 3 persen dari PDB, 88 persen diantaranya disalurkan ke pembangunan kembali struktur yang dihancurkan selama beberapa operasi militer yang besar dalam 10 tahun terakhir.
Perlambatan ekonomi di Tepi Barat, UNCTAD mengatakan, ditandai oleh penurunan dukungan bantuan, penyusutan sektor publik dan memburuknya kesehatan keamanan, yang menghambat kegiatan sektor swasta.
“Secara keseluruhan dari manufaktur dalam nilai tambah menyusut dari 20 menjadi 11 persen dari PDB antara tahun 1994 dan 2018, sementara bagian pertanian dan perikanan menurun lebih dari 12 persen menjadi kurang dari 3 persen,” kata laporan.
Baca Juga: Netanyahu Kembali Ajukan Penundaan Sidang Kasus Korupsinya
“Orang-orang Palestina tidak mendapatkan haknya untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas alam dan karenanya kehilangan miliaran dolar dalam pendapatan,” tambahnya.
Karenanya, UNCTAD menekankan Komunitas internasional harus membantu rakyat Palestina untuk mengamankan hak mereka atas minyak dan gas di Wilayah Pendudukan Palestina dan memastikan hak mereka dalam sumber daya alam yang secara kolektif dimiliki oleh beberapa Negara tetangga di wilayah tersebut.
Pada saat yang sama, organisasi itu mengatakan: “Pada bulan Maret 2019, Pemerintah Israel mulai mengurangi $ 11,5 juta per bulan dari pendapatan perizinan Palestina. Guncangan fiskal ini diperparah dengan menurunnya dukungan bantuan.”(T/Alv/B01).
Mi’raj News Agency (MINA).