PBB Kembali Berlakukan Embargo Senjata Iran terkait Program Nuklir

New York, MINA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran atas program nuklirnya.

Inggris, Prancis, dan Jerman memprakarsai penerapan kembali sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB atas tuduhan pelanggaran kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan untuk menghentikan pengembangan bom nuklir. Dikutip dari Arab News, Ahad (28/9).

Berakhirnya kesepakatan nuklir selama satu dekade yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah, hanya beberapa bulan setelah Israel dan AS mengebom situs-situs nuklir Iran.

Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 kini diberlakukan kembali.

Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB pekan lalu.

“Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” ujar para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama setelah batas waktu berlalu.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan, blok tersebut sekarang akan melanjutkan penerapan kembali semua sanksi terkait nuklir PBB dan Uni Eropa yang telah dicabut tanpa penundaan.

Israel memuji penerapan kembali sanksi tersebut sebagai “perkembangan besar”, dengan menyebut adanya pelanggaran berkelanjutan Teheran atas program nuklirnya.

“Tujuannya jelas: mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Dunia harus menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah unggahan di X.

Iran sendiri membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir, dan memperingatkan akan adanya tanggapan keras terhadap penerapan kembali sanksi tersebut.

Iran mengatakan, akan memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi.

Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan , negaranya tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Rusia telah membantah penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

“Ini melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Ia telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan akan menjadi “kesalahan besar” jika ia mengakui kembalinya sanksi PBB terhadap Iran.

Negara-negara Eropa telah menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga enam bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang jika Iran memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

“Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman, mendesak Iran untuk “kembali patuh.”

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, Presiden Donald Trump telah menegaskan bahwa diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia.

Dengan kembalinya sanksi PBB, Iran akan kembali dikenakan embargo senjata dan larangan semua kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, serta segala aktivitas yang berkaitan dengan rudal balistik yang mampu mengirimkan senjata nuklir.

Sanksi lain yang akan diberlakukan kembali termasuk larangan perjalanan bagi puluhan warga negara Iran, pembekuan aset bagi puluhan orang dan entitas, dan larangan pasokan apa pun yang dapat digunakan dalam program nuklir negara tersebut.

Semua negara berwenang untuk menyita dan membuang barang apa pun yang dilarang berdasarkan sanksi PBB dan Iran akan dilarang memperoleh kepentingan dalam kegiatan komersial apa pun di negara lain yang melibatkan penambangan uranium, produksi, atau penggunaan bahan dan teknologi nuklir. []

Mi’raj News Agency (MINA)