PBB Kutuk Myanmar Atas Kondisi Buruk Rohingya

 

New York, 17 Rabi’ul Awwal 1438/17 Desember 2016 (MINA) – PBB mengecam keras pemerintah Myanmar atas perlakuan buruk terhadap kelompok penduduk minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah menerima laporan harian tentang pemerkosaan, pembunuhan dan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Pimpinan Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Raad Al-Hussein mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah Myanmar “kontraproduktif bahkan tidak mempunyai perasaan”.

Sedikitnya 86 orang Rohingya telah dibunuh dan lebih dari 27.000 terpaksa melarikan untuk menghindari operasi-operasi militer di Rakhine.

Pemerintah Myanmar, juga dikenal sebagai Birma, mengatakan bahwa pihaknya sedang menggelar operasi untuk membasmi terorisme di wilayah itu, tetapi membantah laporan-laporan tentang kekejaman-kekejaman yang dilakukannya.

Sebagian besar orang Rohingya yang tidak memiliki tempat tinggal telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

“Bantahan atas tuduhan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang berulang kali disampaikan, adalah penipuan. Bersama dengan kegagalan untuk memberikan akses kepada pengawas-pengawas independen ke wilayah-wilayah yang terdampak paling buruk di utara Rakhine, merupakan penghinaan terhadap korban dan pelepasan kewajiban pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Internasional,” kata Hussein.

“Jika pihak berwenang tidak menyembunyikan apa-apa, kenapa mereka tidak memberikan akses kepada kami? Dengan kegagalan yang terus menerus untuk memberi kami akses, kami hanya mengkhawatirkan hal-hal terburuk terjadi di sana.”

Seorang jurubicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Adrian Edwards mengatakan, teman-temannya di Bangladesh telah mendengar dari para pengungsi – termasuk wanita dan anak-anak yang trauma karena menyaksikan pembunuhan anggota-anggota keluarga mereka – perlakuan-perlakuan buruk yang mereka alami.

Dia mengatakan, UNHCR tidak bisa membuktikan laporan-laporan itu, tetapi badan itu mengaku sangat prihatin.

Para jurnalis independen tidak diijinkan masuk ke Rakhine utara sejak pasukan militan menyerang pos-pos perbatasan di Maungdaw  9 Oktober lalu, yang menewaskan sembilan orang polisi.

Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, menghadapi kecaman internasional atas situasi buruk di sana.

Awal pekan ini, Human Rights Watch (HRW) mengatakan, gambar-gambar satelit menunjukkan adanya kaitan antara militer dengan desa-desa Rohingya yang dibakar.

HRW mengatakan, gambar-gambar itu memperlihatkan truk-truk bergerak mendekat ketika desa  Wa Peik dibakar bulan November lalu.

Pemerintah Myanmar tidak memberi komentar terhadap laporan HRW dan hanya mengatakan sebuah tim telah dikirim ke desa-desa yang terbakar dan temuan-temuan tim akan disampaikan akhir Januari. (R01/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)