PBB: Myanmar Tidak Aman bagi Rohingya untuk Kembali

Cox’s Bazar, MINA – Seorang juru bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan bahwa negara bagian Rakhine tidak aman untu saat ini bagi pengembalian warga Rohingya.

Dia mengatakan Rohingya dan Muslim lainnya di tiga kota Rakhine mengalami kesulitan dan kemiskinan karena pembatasan pada gerakan mereka. VOA News melaporan Kamis (1/11).

Dia menambahkan bahwa daerah itu dipenuhi dengan “rasa takut dan ketidakpercayaan.”

PBB juga tidak akan membantu pengembalian pengungsi seperti itu dan mengecam kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar tentang minoritas Rohingya yang akan segera dikembalikan ke Myanmar.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Bangladesh akan mengembalikan ribuan Muslim Rohingya ke negara bagian Rakhine di Myanmar.

Kelompok etnis itu mulai melarikan diri dari daerah itu pada Agustus 2017 untuk menghindari kekerasan.

Pengembalian akan dimulai bulan depan. Namun, badan pengungsi AS mengatakan kondisi di Rakhine tidak tepat untuk pengembalian yang aman dan terhormat.

Lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar barat, kata badan PBB. Peneliti AS menyebutnya sebagai kampanye “genosida”.

Bangladesh dilaporkan telah memberikan daftar nama kepada Myanmar lebih dari 5.000 pengungsi Rohingya yang telah diproses untuk dikembalikan.

Pada hari Rabu (31/10), para pejabat Myanmar mengunjungi kamp pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh. Para pejabat membujuk para pengungsi bahwa mereka aman untuk kembali.

Bertemu Kelompok Pengungsi

Sekitar 60 pemimpin komunitas Rohingya bertemu dengan delegasi sekitar 12 pejabat Myanmar di kamp Kutupalong. Kamp Kutupalong di Bangladesh adalah pemukiman pengungsi terbesar di dunia.

Myanmar mengatakan pihaknya telah siap menerima kembali para pengungsi sejak Januari, dan telah membangun kamp-kamp di dekat perbatasan untuk menerima mereka.

Myint Thu, sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri Myanmar dan pemimpin delegasi Myanmar, mengatakan Myanmar telah mengkonfirmasi sekitar 5.000 nama pengungsi.

Dia mengatakan bahwa pemulangan akan dimulai dengan 2.000 orang yang kembali pada pertengahan November.

Tidak jelas apakah 2.000 orang ini telah setuju untuk kembali ke Myanmar.

“Kami di sini untuk bertemu dengan orang-orang dari kamp-kamp, sehingga saya bisa menjelaskan apa yang kami siapkan untuk kembali dan kemudian saya dapat mendengarkan suara mereka,” katanya kepada wartawan di dekat kamp.

Namun Pemimpin Rohingya mengatakan setelah pertemuan itu bahwa bahwa mereka tidak yakin harus kembali. “Mereka memberi tahu kami bahwa kami tidak harus tinggal di kamp lama, tetapi ketika kami meminta berapa hari mereka tidak bisa mengatakannya,” kata Mohib Ullah, seorang pemimpin Rohingya di kamp Kutupalong.

Mohib Ullah mengatakan para pemimpin Rohingya ingin Myanmar untuk mengakui mereka sebagai kelompok etnis dengan hak kewarganegaraan Myanmar sebelum mereka kembali.

Selama ini Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi. Mereka telah hidup sebagai orang tanpa negara selama enam generasi. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)1