PBB, AS : PEJABAT THAILAND TERLIBAT PERDAGANGAN MANUSIA

ROHINGYA-02-300x161.jpg" alt="rohingya/">Muslim Rohingya yang menyelamatkan diri dari penindasan di Myanmar, menjadi korban utama perdagangan manusia. (Foto: dok. rvisiontv.com)" width="300" height="161" /> rohingya/">Muslim Rohingya yang menyelamatkan diri dari penindasan di Myanmar, menjadi korban utama perdagangan manusia. (Foto: dok. rvisiontv.com)

New York, 14 Rajab 1436/3 Mei 2015 (MINA) – PBB dan lembaga internasional lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (2/5), menyerukan diakhirinya perdagangan manusia yang merajalela di Thailand dan melibatkan pejabat.

Keterlibatan pejabat membuat pemerintah junta Thailand didesak membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap ditemukannya kuburan massal etnis Rohingya Muslim di sebuah kamp perdagangan manusia di distrik Sadao, provinsi Songkhla, hanya 300 meter utara perbatasan Malaysia, Jumat.

Lembaga HAM Human Right Watch (HRW) mengatakan, penyelidikan akan dibantu PBB dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, termasuk para pejabat pemerintah yang terlibat.

Pada tanggal 1 Mei 2015, tim gabungan militer-polisi dan satuan penyelamat, menemukan 30 lebih mayat di sebuah kamp perdagangan manusia.

Baca Juga: HRW: Pengungsi Afghanistan di Abu Dhabi Kondisinya Memprihatinkan

Banyak yang dikubur secara dangkal, sementara yang lain ditutupi dengan selimut dan pakaian, ditinggalkan di tempat terbuka.

Laporan polisi menunjukkan , mayat-mayat adalah etnis Rohingya Muslim dari Burma dan Bangladesh yang mati kelaparan atau meninggal karena penyakit.
Pedagang yang mengendalikan kamp sudah pergi ke hutan pegunungan sepekan sebelumnya, membawa tahanan Rohingya yang masih hidup.

Tim penyidik ​​mengatakan, mereka memperkirakan ada 200 hingga 300 orang etnis Rohingya Muslim dari Myanmar dan Bangladesh yang dikurung di kamp oleh pedagang manusia.

Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi

”Perdagangan orang di Thailand telah lama di luar kendali,” kata Brad Adams, direktur HRW untuk Asia.

”Keterlibatan panjang pejabat Thailand dalam perdagangan menuntut adanya penyelidikan independen dengan perlunya melibatkan PBB untuk mengungkap kebenaran dan menahan mereka yang bertanggung jawab, ” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, organisasi HAM dan wartawan investigasi telah melaporkan tentang jaringan perdagangan manusia yang berkembang dan beroperasi dengan dukungan serta perlindungan dari para pejabat korup di Thailand Selatan. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan