Ramallah, MINA – Pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Pendudukan Israel pada pembangunan Palestina di Area C Tepi Barat yang diduduki merugikan ekonomi Palestina sekitar AS$50 miliar antara tahun 2000 dan 2020.
Hal itu diungkapkan oleh Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – UNCTAD – dalam sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (23/11), demikian dikutip MEMO.
PBB menemukan bahwa pembatasan tambahan di Area C, yang menyumbang sekitar 61 persen dari Tepi Barat yang diduduki, menelan biaya AS$2,5 miliar per tahun.
“Terlepas dari beberapa resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang menekankan ilegalitas, menurut hukum internasional, permukiman dan akuisisi wilayah secara paksa, mereka terus tumbuh dan berkembang,” kata badan pembangunan PBB, UNCTAD.
Baca Juga: Pertemuan Kwartet di Roma Bahas Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza
Pada saat yang sama, akses Palestina ke 30 persen sisanya dari Area C tetap “sangat dibatasi,” tambah laporan itu.
Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina (PA), Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi tiga bagian – Area A, B dan C.
Sekitar 400.000 warga Palestina tinggal di Area C dan tunduk pada kontrol keamanan dan administrasi Israel, sebagaimana ditetapkan oleh Kesepakatan Oslo. (T/R6/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Israel Serang Lebanon Selatan dengan Bom Fosfor Putih Terlarang
MINA Arabic
MINA PH