PBB Peringatkan Myanmar Soal Pembunuhan Demonstran yang Terus Meningkat

Jenewa, MINA – Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Ahad (28/3) mengeluarkan peringatan yang tegas tentang meningkatnya risiko kejahatan kekejaman di Myanmar, menyusul pertumpahan darah yang meluas oleh militer Myanmar.

Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, dan Alice Wairimu Nderitu, Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, mengeluarkan pernyataan bersama ketika jumlah korban tewas di hari paling berdarah Myanmar pada Sabtu (27/3) naik menjadi 141, termasuk setidaknya tujuh anak, Anadolu Agency melaporkan.

“Tindakan militer dan polisi yang memalukan, pengecut, dan brutal yang difilmkan menembaki pengunjuk rasa saat mereka melarikan diri, dan yang bahkan tidak menyelamatkan anak-anak kecil harus segera dihentikan,” kata Bachelet dan Nderitu.

Bachelet dan Nderitu meminta militer untuk segera menghentikan pembunuhan orang-orang yang harusnya mereka layani dan lindungi.

Dua pejabat senior PBB itu mengutuk keras serangan militer Myanmar yang meluas, mematikan, dan semakin sistematis terhadap pengunjuk rasa damai, serta pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya sejak kudeta 1 Februari.

Mereka mengatakan, ribuan orang juga telah ditangkap secara sewenang-wenang, banyak yang menjadi sasaran penghilangan paksa.

Selain mereka yang tewas, ratusan lainnya terluka dan ditahan selama serangan yang tampaknya terkoordinasi ini di lebih dari 40 lokasi di seluruh negeri.

“Kami sangat prihatin tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh situasi saat ini terhadap populasi ini dan terus memantau perkembangan,” ujar mereka.

“Hak-hak kelompok minoritas, termasuk penduduk Rohingya, harus dihormati sepenuhnya,” kata dua pejabat PBB itu.

Nderitu dan Bachelet juga menyerukan diakhirinya impunitas sistemik di Myanmar.

“Kita harus memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu dan mencegah kejahatan internasional paling serius dilakukan,” tegasnya.

Mereka mengatakan, kegagalan untuk menangani kejahatan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw di masa lalu, termasuk terhadap Rohingya dan minoritas lainnya, telah membawa Myanmar ke tingkat yang mengerikan ini.

Bachelet dan Nderitu mengatakan tidak ada jalan maju di Myanmar tanpa akuntabilitas dan reformasi fundamental militer.

Mereka juga mendesak semua pihak  termasuk pejabat yang membelot, polisi, dan perwira militer untuk bekerja sama dengan mekanisme internasional. Termasuk Pengadilan Kriminal Internasional dan Mekanisme Investigasi Independen Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar dalam memerangi impunitas di negara tersebut.

Penasihat Khusus dan Komisaris Tinggi Hak Asasi PBB tersebut meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah lebih lanjut, berdasarkan pernyataannya pada 10 Maret, juga ASEAN dan komunitas internasional yang lebih luas agar bertindak segera menegakkan tanggung jawab melindungi rakyat Myanmar dari kekejaman.

Mereka mencatat keragaman gerakan protes dan mendorong rasa persatuan yang baru ditemukan antar etnis dan agama, serta meningkatnya pengakuan kejahatan masa lalu terhadap minoritas, termasuk Muslim Rohingya. (R/R7/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)