PBB: Seluruh Generasi di Gaza akan Kehilangan Pendidikan Jika UNRWA Kolaps

Gaza, MINA – Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada Rabu (13/11) mengatakan, seluruh generasi Palestina di Jalur Gaza akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan jika badan bantuan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) kolaps di daerah kantong itu, berdasarkan undang-undang baru Israel.

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang bulan lalu yang akan melarang UNRWA beroperasi di negara itu saat mulai berlaku pada akhir Januari. Lazzarini mengatakan, penerapannya “akan memiliki konsekuensi yang sangat buruk.” The New Arab melaporkan.

“Di Gaza, pembubaran UNRWA akan meruntuhkan respons kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sangat bergantung pada infrastruktur badan tersebut. Yang jelas absen dari diskusi tentang Gaza tanpa UNRWA, adalah pendidikan,” katanya kepada Majelis Umum PBB.

“Jika tidak ada pemerintahan publik atau negara yang cakap, hanya UNRWA yang dapat memberikan pendidikan kepada lebih dari 660.000 anak perempuan dan laki-laki di Gaza. Jika tidak ada UNRWA, satu generasi penuh akan ditolak haknya untuk mendapatkan pendidikan,” katanya, sambil memperingatkan hal ini akan menabur benih-benih marginalisasi dan ekstremisme.

Ia kembali mendesak negara-negara anggota PBB untuk bertindak guna mencegah penerapan undang-undang Israel, yang telah dikutuk secara internasional.

UNRWA didirikan pada tahun 1949 setelah Nakba, yang menyebabkan milisi Zionis yang kejam mengusir paksa sekitar 750.000 warga Palestina dari rumah mereka untuk membuka jalan bagi pembentukan Israel.

Organisasi ini menyediakan bantuan penting, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Larangan Israel terhadap UNRWA

Sekutu Israel, Amerika Serikat, telah menggambarkan peran UNRWA di Gaza “sangat diperlukan.” Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pada hari Selasa sangat penting bagi Israel untuk menghentikan penerapan undang-undang tersebut.

Namun, undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada akhir Januari, hanya beberapa hari setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat untuk masa jabatan kedua selama empat tahun. Jika masa jabatan pertamanya menjadi indikasi, Trump kemungkinan akan mengejar pendekatan yang sangat pro-Israel, bahkan melampaui dukungan kuat yang diberikan oleh Presiden Joe Biden.

Dewan Keamanan PBB telah mendukung UNRWA dan sangat menentang segala upaya untuk membubarkan atau melemahkannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memberi tahu Israel bahwa mengganti UNRWA di Gaza dan Tepi Barat akan menjadi tanggung jawab Israel sebagai kekuatan pendudukan.

Larangan terhadap UNRWA muncul saat perang Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 43.712 warga Palestina dan melukai lebih dari 103.258 orang sejak 7 Oktober 2023. Perang di daerah kantong itu telah menghancurkan seluruh lingkungan dan menjerumuskan Jalur Gaza ke dalam krisis kemanusiaan yang mendalam. []

Mi’raj News Agency (MINA)