New York, MINA – Dewan Keamanan PBB pada Selasa (15/1) menyetujui pembentukan pasukan pemantau berjumlah 75 orang ke Hodeidah, Yaman, selama enam bulan untuk memantau gencatan senjata.
Bulan lalu PBB mengizinkan tim pemantau tingkat lanjut yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal Belanda Patrick Cammaert dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk merekomendasikan operasi yang lebih besar.
Penempatan awal dilakukan setelah kesepakatan di Swedia antara militan Houthi yang didukung Iran dan pemerintah yang diakui secara internasional, demikian The News Arab memberitakan yang dikutip MINA pada Kamis (17/1) .
PBB mengatakan gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember di Hodeidah secara umum telah diadakan, tetapi ada keterlambatan dalam pemindahan kembali pasuka Hothi dan beberapa pasukan pemerintah dari kota.
Baca Juga: Trump Cabut Sanksi Suriah Tanpa Beri Tahu Israel, Tel Aviv Khawatir
Resolusi rancangan Inggris yang disetujui pada Rabu (16/1) itu meminta Sekjen. PBB untuk secepatnya menggelar operasi yang direkomendasikan lebih besar, yang akan dikenal sebagai Misi PBB untuk mendukung Perjanjian Hodeidah (UNMHA).
Resolusi itu juga meminta negara-negara anggota, khususnya negara-negara tetangga, untuk mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana diminta dalam pelaksanaan mandat UNMHA.”
Guterres menggambarkan misi itu sebagai kehadiran cepat dalam menangani gencatan senjata agar tidak ada pelanggaran di Hodeidah.
Hodeidah adalah titik masuk bagi sebagian besar barang-barang komersial dan pasokan bantuan Yaman, dan jalur kehidupan bagi jutaan rakyat Yaman yang menderita kelaparan. (T/Haf/P1)
Baca Juga: Ingin Damai dengan Turkiye, Kelompok PKK Kurdi Umumkan Pembubaran Diri
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur