CRIMEA MUSLIM.png" border="0" width="400" height="300" style="margin: 5px;float: left" />New York, 18 Rajab 1435/17 Mei 2014 (MINA) – PBB memperingatkan tentang kondisi hak asasi manusia yang memburuk di wilayah timur Ukraina, termasuk masalah berkelanjutan di Crimea, bagian Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia pada akhir Maret.
Laporan setebal 36 halaman dihasilkan oleh misi pemantau HAM PBB yang berbasis di lima kota Ukraina, mencakup periode 2 April hingga 6 Mei tahun ini, demikian diberitakan Kantor Berita Anadolu yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Misi ini mendokumentasikan sejumlah masalah di Crimea terkait dengan etnis Tatar Krimea dan minoritas lainnya, termasuk isu kewarganegaraan yang terlepas dari pergerakan pemimpin Tatar dan penjelasan tentang pelecehan fisik.
Laporan ini berbicara tentang kekhawatiran orang-orang Islam tentang penodaan agama. Menurut PBB, lebih dari 7.200 orang Crimea – sebagian besar Tartar – telah menjadi pengungsi.
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Dalam rilis berita terpisah, situasi keamanan di timur Ukraina digambarkan semakin berbahaya mengingat demonstrasi-demonstrasi damai yang dilancarkan selama ini berpotensi bisa berubah menjadi protes kekerasaatn yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata. Kota Slovyansk di wilayah Donetsk , digambarkan sebagai tempat yang rawan kerusuhan.
Dokumen melaporkan tentang serangan terhadap orang-orang yang mendukung kesatuan Ukraina dan mencatat tidak adanya perlindungan dari polisi setempat.
Di timur Ukraina, menurut laporan tersebut, jurnalis, blogger dan profesional media lainnya diculik dan ditahan secara ilegal oleh kelompok bersenjata.
PBB mengatakan, banyak radio dan stasiun TV di timur Ukraina dan Crimea dihentikan siarannya sama sekali.
Baca Juga: Turkiye Tolak Wilayah Udaranya Dilalui Pesawat Presiden Israel
Laporan ini juga membahas protes di alun-alun ibukota Kiev Ukraina, yang dikenal sebagai protes Maidan dan mencatat 83 orang masih hilang pasca demonstrasi. (T/P09/EO2).
Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Baca Juga: Setelah 40 Tahun Dipenjara Prancis, Revolusioner Lebanon Akan Bebas