PBB TUDUH SUDAN SELATAN LAKUKAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN

New York, 10 Rajab 1435/9 Mei 2014 (MINA) – PBB menuduh pasukan pemerintah dan oposisi di Sudan Selatan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, perkosaan dan jenis kekerasan seksual lainnya terhadap warga sipil selama lima bulan pertempuran.

Tuduhan tersebut yang dilaporkan oleh Al Jazeera dan dikutip Miraj Islamic News Agency (MINA), Kamis (8/5) itu muncul setelah PBB mempublikasi laporan setebal 62 halaman berisi hasil penyelidikan terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan oleh kedua belah pihak.

Secara rinci pelanggaran itu di antaranya pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serangan yang menargetkan warga sipil yang tidak terlibat pertempuran, kekerasan bertujuan menteror penduduk sipil, serta serangan terhadap rumah sakit dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Kekerasan meletus di negara itu pada bulan Desember antara pasukan pendukung Presiden Salva Kiir dan tentara yang setia kepada Wakil Presiden Riek Machar yang dipecat.

Pertempuran itu telah memperburuk ketegangan etnis antara suku Dinka Presiden Kiir berasal dan etnis Nuer, suku asal Machar. PBB telah memperingatkan bahwa kekerasan bisa berubah ke dalam genosida.

“Jumlah korban sipil tinggi, mungkin mencapai ribuan, meskipun sampai saat ini belum ada yang mampu menyebut angka pasti,” kata laporan itu.

Setelah menerima pengarahan tentang konflik, beberapa anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat menyerukan bahwa situasi di Sudan Selatan harus dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional.

Kepala Misi PBB di Sudan Selatan Hilde Johnson mengatakan, kekerasan telah menempatkan negara itu kembali ke beberapa dekade sebelumnya, dan jika pertempuran tidak segera dihentikan, kerusakan negara itu bisa menjadi “tidak dapat diubah”.

“Kebencian ini sudah benar-benar sangat dalam dan itu akan menjadi tantangan yang sangat signifikan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan, mengatasinya dan membangun bangsa,” katanya.

Sementara itu, laporan tersebut merekomendasikan peningkatan upaya untuk melindungi warga sipil, terutama melalui penambahan pasukan.

Di basis PBB yang tersebar di Sudan Selatan, pasukan perdamaian melindungi hampir 80.000 warga sipil, contoh langkah pertama dari setiap misi PBB yaitu memberikan perlindungan kepada warga sipil yang menghadapi ancaman kekerasan fisik.

Namun laporan memperingatkan bahwa misi PBB terus menerima pengaduan bahwa ketika warga sipil meninggalkan pangkalan PBB, mereka mengalami perlakuan buruk, kekerasan seksual, ditahan sewenang-wenang, atau bahkan dibunuh. (T/P09/EO2).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA).