New York, 1 Ramadhan 1436/18 Juni 2015 (MINA) – Dewan Keamanan PBB pada Rabu (17/6) mendesak faksi-faksi Libya untuk segera mencapai kesepakatan pemerintah yang bertujuan mengakhiri kekacauan dan menerima usulan terbaru dari mediator PBB.
Utusan Khusus PBB untuk Libya Bernardino Leon telah menengahi perselisihan antara koalisi Libya Dawn yang didominasi oleh Ikhwanul Muslimin dan pemerintah Libya yang diakui secara internasional.
Libya sedang mencoba menciptakan ketenangan yang tenggelam dalam kekacauan sejak pemberontakan kelompok-kelompok milisi yang didukung NATO pada 2011, Nahar Net yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Dewan Keamanan PBB mengatakan, adalah mendesak bagi pihak-pihak Libya untuk setuju pada Pemerintah Kesepakatan Nasional dan keduanya harus melihat hal “positif” dari konsep yang diajukan oleh Leon awal bulan ini selama pembicaraan di Maroko.
Baca Juga: Erdogan Umumkan ‘Rekonsiliasi Bersejarah’ antara Somalia dan Ethiopia
Draft yang diajukan mengusulkan kedua pihak berkomitmen untuk mengintegrasikan kelompok milisi menjadi satu militer di bawah kendali pemerintah persatuan. Pemerintah persatuan akan menunjuk seorang perdana menteri dan mempersiapkan pemilu.
Aliansi milisi Libya Dawn yang mengendalikan ibukota Tripoli, menyambut baik draft perjanjian PBB itu, namun mengatakan perlu dilakukan “modifikasi”.
Sementara pemerintahan yang diakui dunia internasional yang kini berbasis di kota timur Tobruk, menyuarakan “ketidaksenangan” dengan pasal-pasal dari perjanjian yang diusulkan dan telah menyarankan perubahan. (T/P001/R05)
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)