PBNU Terima Kunjungan Penasihat Presiden Palestina

Jakarta, MINA – Rais A’am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menerima kunjungan Penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Urusan Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi di Otoritas Palestina , Mahmoud Al-Habbash, di ruang kerjanya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Syekh Al-Habbash hadir bersama Dubes Palestina di Jakarta Zuhair Al Shun. Demikian dikutip dari NU Online.

Usai melakukan pertemuan secara tertutup, Gus Yahya bersama Mahmoud Al-Habbash juga melakukan jumpa pers.

Gus Yahya dalam kesempatan itu mengajak seluruh elemen atau lapisan tokoh agama dan bangsa untuk mendukung palestina/">kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Gunung Marapi Sumbar Erupsi, Tinggi Abu Capai 300 Meter

Ia menjelaskan, seluruh kekuatan yang tergabung nantinya, dapat bersama-sama dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan keadilan dan mengupayakan terwujudnya suatu tatanan internasional yang adil dan harmonis.

Gus Yahya juga mengatakan, tujuan PBNU mengundang Mahmoud Al-Habbash ke PBNU adalah ingin membantu agar suara negara Palestina mendapatkan ruang yang lebih luas di Indonesia, baik masyarakat secara luas maupun para pemangku kebijakan di dalamnya.

Terkait dengan keadaan Palestina selama ini dan juga yang baru-baru ini terjadi, Gus Yahya menyerukan agar kekerasan segera dihentikan.

Baginya kekerasan seperti yang terjadi di Gaza ini akan dengan mudah menyebar ke belahan dunia yang lain dan kawasan lainnya.

Baca Juga: Erick Tohir Ancam Sanksi Berat Pengatur Skor di PON Aceh-Sumut

Sementara itu, Mahmoud Al-Habbash menegaskan Palestina adalah negara yang sah berdasarkan keputusan internasional yang legal. Termasuk wilayah-wilayah di Palestina seperti Gaza, Tepi Barat dan Ibu Kota Palestina yaitu Yarusalem, juga diakui oleh dunia internasional.

“Kami tidak akan menyerah dan tidak akan menerima bahwa negara atau bagian-bagian dari negara Palestina ini dipecah belah dengan alasan apapun itu merupakan bagian dari Palestina dan pemerintahannya merupakan otoritas kami,” ujar Mahmoud.
Ia melihat bahwa masa depan Palestina tidak akan tercapai tanpa adanya persatuan dari rakyat Palestina dan faksi-faksi politik dari Palestina. Karena tidak akan ada perdamaian di Gaza tanpa adanya persatuan.

“Dan berakhirnya okupasi ini, dan menurut saya bahwa perdamaian akan tercapai dengan memberikan kebebasan warga Palestina untuk menggunakan haknya secara politis,” terangnya. []

 

Baca Juga: Libur Panjang, Jalur Puncak Macet Parah

Mi’raj News Agency (MINA)