Pecahnya Kabinet Netanyahu Pasca Gencatan Senjata

PEMERINTAHAN pendudukan Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu menghadapi perpecahan dan perselisihan besar dari dalam, terutama setelah Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengumumkan pengunduran dirinya.

Ben-Gvir mundur dari koalisi yang berkuasa karena dia tidak menginginkan gencatan senjata di Jalur Gaza, melainkan untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebagai protes terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Ben-Gvir, yang juga merupakan pemimpin partai sayap kanan Otzma Yehudit, yang anti-Arab.

Beberapa saat kemudian, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengumumkan bahwa ia juga akan mengundurkan diri pada awal Maret nanti, dengan alasan kegagalan militer dalam mencegah serangan 7 Oktober 2023.

Dilansir dari TRT World, dalam sebuah pernyataan, Halevi mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz bahwa ia bermaksud mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret mendatang.

Pengunduran dirinya akan terjadi sekitar 10 bulan lebih awal dari masa jabatan standar tiga tahun setelah menjabat selama dua tahun dua bulan.

Dalam surat pengunduran dirinya, yang dirilis oleh Angkatan Darat, Halevi mengatakan bahwa ia mengundurkan diri karena tanggung jawabnya atas kegagalan militer pada tanggal 7 Oktober 2023.

Baca Juga: Israel Jadikan Jenin Bagaikan Gaza

Di jajaran militer, selain Halevi, masih ada pejabat tinggi lainnya yang juga menyatakan mengundurkan diri ramai-ramai dari Kabinet Netanyahu. Mereka adalah Komandan Wilayah Selatan Mayor Jenderal Yaron Finkelman, Komandan Divisi Gaza Brigader Jenderal Avi Rosenfeld, Kepala Divisi Intelijen Militer Mayor Jenderal Aharon Haliva, Komandan Unit Intelijen 8200 Kolonel Yossi Sariel, dan Komandan Brigade Utara di Jalur Gaza Kolonel Haim Cohen.

Pengunduran diri para pejabat tinggi di Kabinet Netanyahu itu jelas membuat pemerintah Israel dalam keadaan sulit dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Netanyahu.

Pakar urusan Palestina yang berbasis di Kairo, Dr. Ibrahim Al-Darawi memprediksi, perkembangan situasi di Kabinet Netanyahu mungkin memaksa Menteri Keuangan Israel Bezalel Yoel Smotrich akan mengundurkan diri dari pemerintahan Netanyahu.

Pengunduran diri Smotrich di pemerintah Israel akan memicu perpindahan ke pemilihan parlemen lebih awal, ditambah Netanyahu akan menghadapi persidangan atas tuduhan korupsi dan pelanggaran kepercayaan.

Baca Juga: Jangan Jadi Generasi Qila Wa Qala

Smotrich adalah menteri keuangan sayap kanan Israel yang paling getol mendukung perang di Gaza akan terus berlanjut. Ia juga paling keras mengkritik kesepakatan gencatan senjata yang disetujui oleh Kabinet Netanyahu.

Karena itu, operasi militer Netanyahu di Tepi Barat saat ini merupakan upaya untuk mempertahankan Smotrich di pemerintahan dan mengamankan pemerintahannya dari keruntuhan. Pengunduran diri Menteri Keuangan yang ekstremis itu akan menyebabkan pemerintahan Netanyahu kehilangan mayoritas yang diperlukan di Parlemen Israel (Knesset).

Menurut pengamat, pengunduran diri para menteri, jenderal dan pejabat Israel membuat situasi di pemerintahan Israel rentan terhadap lebih banyak peristiwa dan perpecahan. Skenario terkuat yang dihadapi pemerintah Likud adalah membubarkan Knesset dan memindahkan untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal, dan tidak mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan lagi.

Analis politik Akiva Eldar mengatakan bahwa pemerintahan Netanyahu tampak lemah dan rapuh, meskipun masih mendapat dukungan dari 68 anggota Knesset dari kubu sayap kanan.

Adapun menurut pakar urusan Palestina yang berbasis di Kairo, Ibrahim Darawi, pengunduran diri para pejabat Netanyahu masih belum terlalu berpengaruh.

Menurutnya, kekhawatiran terbesar saat adalah jika Menteri Keuangan Smotrich mengundurkan diri dari jabatannya.

Smotrich sendiri diperkirakan melihat pemerintahan saat ini sebagai stasiun untuk mencapai proyek-proyek ideologisnya, dan karenanya dia tidak akan terburu-buru menarik kepercayaan dari Kabinet Netanyahu.

Walaupun dia pernah mengatakan tidak akan melanjutkan pemerintahan yang tidak akan menyelesaikan perang. Namun, setelah perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza mulai berlaku, menunjukkan kemungkinan runtuhnya pemerintahan Netanyahu sebagai akibat dari pengunduran diri para menterinya.

Netanyahu saat ini masih terus memberikan jaminan kepada Smotrich untuk meyakinkannya agar tetap berada di pemerintahan dengan memberikan konsesi seperti menyediakan pasukan militer besar di Tepi Barat dan memindahkan tujuh divisi militer dari Jalur Gaza untuk menghabisi gerakan perlawanan Palestina dan memfasilitasi pelaksanaan proyek pemukiman Yahudi.

Inipun akan menjadi langkah yang mungkin berbenturan dengan inisiatif politik yang akan datang, seperti rencana Presiden AS Donald Trump yang diharapkan berdasarkan solusi dua negara.

Yang jelas, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) seperti kata Pimpinan Hamas di Tepi Barat, Zaher Jabarin yang menegaskan, bahwa gerakannya bersama faksi-faksi perlawanan lainnya akan mengalahkan Netanyahu di Tepi Barat sebagaimana mereka mengalahkannya di Gaza.

Jabarin menegaskan bahwa rakyat Palestina bersatu di Gaza dan mampu mematahkan rencana pendudukan Israel. Demikian pula di Tepi Barat, jika diusik pasukan pendudukan.

“Rakyat Palestina memiliki tekad baja untuk melawan dan berkorban, dan mereka tidak punya pilihan selain melawan,” ujarnya.

“Palestina akan melawan pendudukan meskipun yang tersisa hanyalah batu,” tambahnya. []

Dunia pun akan menyaksikan kekalahan telak pasukan pendudukan Zionis Israel di Tepi Barat, Palestina.

Mi’raj News Agency (MINA)