Tripoli, MINA – Para pejabat Libya dari dua pemerintahan saingan pada Selasa (19/1) memulai pembicaraan di sebuah resor Laut Merah Mesir, tentang pengaturan konstitusional untuk pemilihan presiden dan parlemen akhir tahun ini, kata PBB.
Menurut penjabat utusan PBB untuk Libya, Stephanie Williams, kegagalan menemukan pengaturan akan memiliki “dampak negatif di jalur lain, termasuk situasi keamanan dan ekonomi” di Libya, Nahar Net melaporkan.
Dia mendesak pertemuan melalui videocall untuk menyelesaikan diskusi mereka dalam tenggat waktu dua bulan yang disepakati pada November di Tunisia. Kesepakatan itu juga menyerukan pemilihan presiden dan parlemen yang akan diadakan pada 24 Desember 2021.
Libya yang kaya minyak tenggelam dalam kekacauan menyusul pemberontakan yang didukung NATO, yang menggulingkan dan kemudian membunuh diktator Moammar Gadhafi pada 2011.
Negara Afrika Utara itu saat ini dibagi menjadi dua pemerintahan saingan, masing-masing didukung oleh serangkaian milisi dan kekuatan asing. Pemerintahan yang didukung oleh komandan militer Khalifa Hifter memerintah timur dan selatan, sementara pemerintah yang didukung PBB yang berbasis di ibu kota, Tripoli, mengendalikan barat. (T/RI-1/RS1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur