Hamas-Fatah Akan Bahas Kelanjutan Rekonsiliasi di Qatar

rekonsiliasi.jpg" alt="Rekonsiliasi Hamas-Fatah.(Foto: Istimewa)" width="450" height="250" /> Rekonsiliasi Hamas-Fatah.(Foto: Istimewa)

Ramallah, 24 Rabi’ul Akhir 1437/4 Februari 2016 (MINA) – Perwakilan dari kedua faksi Palestina yakni Hamas dan Fatah dijadwalkan akan bertemu di ibukota Qatar, Doha, Sabtu 6/2, untuk membahas kelanjutan pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi 2014.

Jamal Muhassan, anggota Komite Pusat Fatah, mengatakan kepada Anadolu Agency sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) bahwa para pejabat Fatah baru-baru ini mengadakan pertemuan informal dengan rekan-rekan mereka Hamas di Turki dan Qatar.

Menurut Muhassan, pada pertemuan itu, Fatah akan diwakili oleh Azzam al-Ahmad dan Sakr Bisisu, sementara Hamas akan diwakili oleh Moussa Abu Marzouk.

“Pertemuan nanti akan membuka jalan bagi pertemuan kedua antara pemimpin Fatah dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala politik Hamas Khalid Misy’al,” kata Muhassan tanpa memberikan tanggal untuk pertemuan kedua.

Muhassan melanjutkan untuk menyuarakan harapan bahwa pertemuan yang akan datang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina yang mampu mengawasi pemilu legislatif dan presiden Palestina.

Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas, Selasa (2/2), mengumumkan rincian dari inisiatif terbaru untuk rekonsiliasi nasional antara gerakan Fatah dan Hamas.

Ahmad Bahr, anggota Hamas dan Wakil Ketua Parlemen Palestina, Dewan Legislatif Palestina (PLC), mengatakan saat konferensi pers di Kota Gaza bahwa inisiatif berharap dapat mendirikan sebuah pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari semua faksi Palestina.

Bahr mengatakan inisiatif juga akan setuju pada tanggal untuk pemilihan dewan legislatif, presiden, dan nasional di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, dan akan bekerja ke arah pemilihan baru untuk Dewan Nasional Palestina (PNC), juga badan legislatif PLO.

Dia meminta Fatah dan Hamas untuk memenuhi ” tanggung jawab sejarah, nasional, dan kemanusiaan” mereka untuk menyatukan kembali Palestina, dan mendukung pertemuan mendatang antara kedua gerakan di Doha pekan ini.

Kepemimpinan Palestina telah berulang kali gagal menindaklanjuti janji-janji rekonsiliasi dan penyelenggaraan pemilu yang telah lama dinanti. Kedua gerakan ini sering saling menyalahkan atas kegagalan itu.

Pada April 2014 lalu, perwakilan Fatah dan Hamas menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang telah lama dinanti menyerukan pembentukan pemerintah persatuan bertugas mengawasi pemilu legislatif dan presiden.

Meskipun pemerintah persatuan diresmikan dua bulan kemudian, tidak pernah diasumsikan peran pemerintahan Hamas dalam Jalur Gaza.(T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)